JATENG.NASDEM.ID. – Anggota DPR RI Jateng VIII Sugeng Suparwoto prihatin atas kesadaran etis sejumlah elit yang kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengadapi pandemi covid–19 dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan luka batin rakyat.
Menurut dia, saat ini hampir sebagian masyarakat sedang terpuruk akibat menggilanya penularan Covid–19. Minggu (18/7) Kemarin, pasien positif terinfeksi virus Corona bertambah 44.721 kasus, sehingga secara total mencapai 2.877.476 orang. Sementara itu jumlah pasien sembuh sebanyak 29.264, atau total kesembuhan adalah 2.261.658. Sedangkan pasien meninggal dunia dilaporkan 1.091 sehingga menjadi 73.582 jiwa.
Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid–19 itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021, yang kemungkinan besar akan diperpanjang sampai 31 Juli 2021.
Dengan belied yang berlaku di Jawa–Bali ini, kegiatan masyarakat praktis tinggal sekitar 40 persen dari sebelumnya. Sehingga dengan demikian, warga lebih banyak tinggal di rumah. Konsekuensinya bagi penduduk yang menggantungkan hidup harian dari bekerja secara informal, maka praktis mereka tidak akan mendapatkan penghasilan.
Campuran dari dampak pembatasan pergerakan warga, serta meningginya laju pertambahan penularan Covid–19 menjadikan kehidupan masyarakat makin sesak dan penuh keterbatasan. Dalam kondisi seperti itu, sejumlah elit pemerintah, tertangkap di layar sedang berada di luar negeri.
‘’Terlepas dari kepentingan dan manfaat keberadaan sejumlah elit di luar negeri itu bagi bangsa Indonesia, kok ya rasa-rasanya kurang pantas dan elok jika dalam kondisi seperti ini mereka melakukan itu. Aspek kepantasan saja yang menusuk-nusuk nurani,’’ ujar Sugeng Suparwoto yang juga Ketua Komisi VII DPR ini.
‘’Di tengah situasi domestik yang lagi gawat, sepertinya sense of crisis-nya belum bulat,’’ ujarnya dalam diskusi secara virtual kemarin. Menurutnya, ketika kasus Covid–19 melonjak secara signifikan seperti sekarang ini, peran kehadiran para menteri di dalam negeri sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Para menteri harus berjaga untuk memastikan penanganan wabah berjalan.
Apalagi belakangan ini, negara menghadapi berbagai pesoalan, seperti kelangkaan oksigen hingga minimnya kapasitas rumah sakit yang menampung pasien, serta kesulitan hidup akibat diberlakukan PPKM darurat. Bahkan, di sejumlah daerah, fasilitas kesehatan baik sarana fisik maupun sumberdaya manusianya, sudah tidak lagi bisa menampung pasien Covid–19.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga menteri diketahui melakukan kunjungan ke luar negeri selama PPKM darurat. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Airlangga melakukan perjalanan ke Singapura untuk bertemu Presiden Estonia Kersti Kaljulaid dan Pemerintah Singapura pada 14 Juli 2021. Sedangkan Bahlil melakukan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu perwakilan Bank Dunia pada 13 Juli. Lutfi ikut dalam rombongan Bahlil ke Amerika Serikat untuk melakukan lobi vaksin dan investasi.
Presiden atau Jokowi telah meminta seluruh jajarannya di kabinet untuk tidak bepergian ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19. Ia meminta para menterinya memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya, Jumat (16/7).
Pramono mengatakan Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus. Kalaupun ada keperluan, maka mereka baru bisa berangkat dengan izin dari Presiden.
“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” kata Pramono mengutip pernyataan Jokowi.
