JATENG.NASDEM.ID – Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus jadi pemicu percepatan penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah.
“Para pemangku kepentingan dan penegak hukum di Jawa Tengah harus memberi perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual yang dilaporkan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah, Kak Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng telah menerima 163 aduan kasus kekerasan terhadap anak hingga Februari 2022. Sebesar 50% di antaranya mengalami kekerasan seksual. Angka tertinggi datang dari Banyumas, Tegal, Pemalang, dan Kendal.
Laporan dari masyarakat itu, jelas Kak Lestari, harus segera ditindaklanjuti agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus terjadi.
Menurut Kak Rerie, sapaan akrab Kak Lestari, kehadiran aturan hukum yang lebih lengkap terkait tindak kekerasan seksual seperti UU TPKS, diharapkan mampu memberi efek jera terhadap pelaku sekaligus memberi perlindungan terhadap korban.
Para penegak hukum dan masyarakat, menurut Kak Rerie, harus memahami UU TPKS secara menyeluruh agar perlindungan korban dan efek jera bagi pelakunya bisa direalisasikan.
Kak Rerie yang juga anggota DPR RI Dapil II Jawa Tengah dari Fraksi NasDem itu sangat berharap kehadiran UU TPKS dapat menekan angka kekerasan seksual di Jawa Tengah.
Sehingga, tegas Kak Rerie, ancaman terhadap perempuan dan anak, yang merupakan mayoritas korban kekerasan seksual, juga bisa dikurangi demi masa depan Jawa Tengah yang lebih baik.*