JATENG.NASDEM.ID – Ketua Komisi VII DPR RI Kak Sugeng Suparwoto menegaskan perlunya komitmen bersama untuk mengurangi emisi karbon dan beralih pada energi ramah lingkungan.
Krisis batubara yang terjadi pada beberapa waktu lalu, menurutnya menjadi peringatan bahwa sudah saatnya Indonesia beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
“Dengan adanya krisis batubara ini maka menjadi trigger atau peringatan bahwa energi fosil berupa minyak, gas, dan batu bara kita sudah menjadi salah. Di samping polutif, energi fosil kita semakin terbatas,” kata Kak Sugeng Suparwoto kepada jateng.nasdem.id., Senin (24/1).
Menurutnya, cadangan minyak yang sudah terbukti (P1) Indonesia tinggal 2,8 miliar barel saja. Dengan diproduksi sehari 700 ribu barel jika tak ditemukan cadangan baru maka akan habis dalam 3 hingga 10 tahun mendatang.
“Batubara masih cukup lumayan depositnya 38 miliar metric ton. Tapi batubara ini sangat polutif,” katanya mengingatkan.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemenangan Teritorial III (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) itu menegaskan perlunya komitmen untuk mengurangi karbon dan unsur kimia lain yang dilepaskan ke udara untuk mengurangi dampak kenaikan iklim yang semakin dirasakan pada saat ini.
“Perlu komitmen agar tak terjadi kenaikan suhu bumi. Isu climate change betul-betul ada, sehingga butuh upaya semua untuk mengerem laju karbon dioksida dan unsur polutan lain,” ia menekankan.
Sementara itu, menanggapi kasus krisis batubara dalam negeri yang menyebabkan larangan ekspor ke luar negeri, ini menjadi satu catatan khusus bahwa perlu penegakan aturan terkait kebijakan ekspor ke luar negeri.
“Kita harus menekankan reward dan punishment, yang disiplin kita kasih penghargaan karena sebagian sudah memenuhi DMO, yang sudah ekspor adalah yang sudah memenuhi domestic market obligation (DMO),” katanya.
Ia menegaskan bahwa kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berbagai kebijakan termasuk dalam kebijakan energi ini.
“Kita tetap mempertegas bahwa bumi, air, dan kekayaan dikuasai Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu kepentingan nasional jauh lebih menjadi pertimbangan utama,” pungkasnya.