JATENG.NASDEM.ID – Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sektor domestik atau rumah tangga masih menjadi salah satu ancaman yang dihadapi perempuan hingga saat ini.
KDRT seakan menjadi salah satu masalah pelik yang menyumbang angka kekerasan pada perempuan. Hal itu disampaikan anggota Komis C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat.
Pernyaataan politikus NasDem itu menyusul tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa seorang istri, warga di Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Kak Nur, demikian ia akrab disapa, berkunjung ke rumah keluarga korban berinisial A itu beberapa hari lalu. Saat ini, korban masih menjalani perawatan atas luka di bagian kepala, lengan, kaki akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh sang suami LA.
Atas penganiayaan itu, Kak Nur mengaku geram. Ia hendak mengawal kasus ini hingga tuntas lewat jalur hukum. Kak Nur juga mengupayakan agar korban mendapatkan pemulihan fisik dan psikis.
“Penanganan terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak menjadi permasalahan yang serius. Ini agar tidak terjadi lagi di masyarakat, dan perlindungan kepada perempuan dan anak betul-betul menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya, Selasa (6/7).
Selain fokus pada penanganan dan pemulihan korban kekerasan, Nur juga berharap agar ada upaya pencegahan agar kasus serupa tak kembali terulang. Selain dapat meninggalkan luka fisik, kekerasan juga dapat menyebabkan trauma pada perempuan dan anak.
Nur khawatir, jika korban tak mendapatkan pemulihan, maka hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi korban dan juga anak. “Upaya pencegahan harus sama gencarnya dengan upaya penanganan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir,” ia menambahkan.
Menurut Kak Nur, perempuan masih dianggap sebagai makhluk inferior dibandingkan oleh laki-laki. Ia menegaskan bahwa praktik kekerasan sudah tak relevan dilakukan oleh laki-laki atas dasar apapun. Apalagi, kasus kekerasan seksual yang masih menjadi momok bagi banyak perempuan.
Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius. “Kita merdeka seharusnya tidak hanya secara fisik terbebas dari kolonialisme, tapi juga bagaimana kita merdeka secara lahir dan batin, bermartabat, memiliki kelayakan hidup, sejahtera, bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan,” ia menjelaskan.
Kak Nur menambahkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan juga Pancasila.
“Kekerasan seksual juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada nilai kemanusiaan. Maka, ketika masyarakat Indonesia masih mengalami kekerasan seksual, maka bangsa kita masih jauh dari kemerdekaan yang seutuhnya,” ia menekankan.