Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018 menjadi sorotan. Partai NasDem meminta Gubernur dan Wagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tidak berlaku boros terkait penyusunan RAPBD itu.
“Merujuk kepada website apbd.jakarta.go.id, pos anggaran belanja daerah di RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah Rp 77,1 triliun,” ujar Sekretaris DPW DKI Partai NasDem Wibi Andrino dalam keterangannya, Senin (27/11/2017).
Menurut Wibi, itu berarti nilai RAPBD naik Rp 5,3 T dari posisi awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp 71, 8 T. Dia juga menyoroti soal target pendapatan Pemprov DKI sebesar Rp 66,6 triliun.
Dia pun kemudian membandingkan kinerja pendapatan pada APBD 2017 yang bisa dilihat di website dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Pada APBD 2017, kata Wibi, target pendapatan sebesar Rp 62,5 T yang pada realisasinya per 24 November ini hanya 83,7% atau sebesar Rp 52,3 T.
“Jika melihat kepada kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, angka tersebut dirasa terlalu optimis. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah rencana belanja di RAPBD 2018 telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat?” tutur Wibi.
“Dari situ juga bisa dilihat bagaimana kinerja pendapatan pajak daerah. Pada APBD 2017 ditargetkan penerimaan pajak daerah adalah Rp 35,3 triliun. Penerimaan pajak daerah hingga 24 November 2017 adalah Rp 32,4 triliun atau 91,8%,” sebutnya.
“Dengan kinerja seperti itu, apakah realistis jika Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp 38,1 triliun di RAPBD 2018? Apalagi sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk perda maupun pergub yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan, baik dari sisi besaran nilai pajak maupun jumlah wajib pajak,” lanjut Wibi.
Untuk itu, Partai NasDem merekomendasikan agar Pemprov DKI meninjau kembali beberapa nilai anggaran pada RAPBD 2018. Wibi menyebut pihaknya menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD sebesar Rp 346,5 miliar dan dikembalikan ke angka awal senilai Rp 126,9 miliar.
“Penambahan anggaran belanja bagi anggota Dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat kita yang sebagian besar masih belum sejahtera. Bagi kami, anggaran sebesar Rp 126,9 miliar tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota Dewan,” paparnya.
Wibi juga meminta Anies-Sandi tidak berlalu boros dengan memberi anggaran besar pada hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Dia mengingatkan soal naiknya anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat.
“Kami juga imbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno tidak berlaku boros. Menaikkan anggaran TGUPP adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” kata Wibi.
“Kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran,” tambah dia.
Wibi juga menyoroti sejumlah anggaran Anies-Sandi di RAPBD DKI 2018. NasDem menilai peningkatan anggaran belanja paling signifikan terjadi pada pembelian lahan dari sebelumnya Rp 2,6 T menjadi 4,4 T atau bertambah menjadi Rp 1,8 T.
“Peningkatan pembelian lahan paling banyak ada di Dinas Kehutanan, yaitu dari Rp 919 miliar menjadi Rp 2 triliun, atau naik sekitar Rp 1 triliun. Dari informasi yang kami peroleh, saat ini terdapat lebih dari 200 lokasi lahan kosong di Dinas Kehutanan yang belum dibangun atau masih ditelantarkan,” urai Wibi.
“Oleh karena itu, meski Jakarta masih membutuhkan banyak ruang hijau, kami berpendapat bahwa prioritas saat ini adalah membangun dan memanfaatkan lahan yang telah dibeli, bukan menghamburkan uang untuk membeli lahan baru dan kemudian menelantarkannya,” sambungnya.
Hal tersebut diperlukan, menurut Wibi, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran ruang terbuka hijau yang telah dikuasai pemerintah. NasDem pun mengamati soal peningkatan anggaran total sebesar Rp 222,9 miliar pada anggaran di 267 kelurahan atau rata-rata sebesar Rp 835,1 juta per kelurahan.
“Selain itu, kami juga menemukan kenaikan anggaran yang signifikan di Dinas Pendidikan Rp 927,9 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp 429,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp 366,1 miliar, Dinas Bina Marga Rp 144,3 miliar, dan Dinas Pariwisata Rp 95,4 miliar,” ucap Wibi.
Secara umum, menurut NasDem, kenaikan anggaran belanja pada RAPBD 2018 tidak diimbangi analisis terhadap realisasi pendapatan. Menurut Wibi, itulah yang harus menjadi catatan pemerintahan Anies-Sandi di DKI.
“Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang, sehingga akhirnya pelayanan kepada rakyat Jakarta terganggu karena defisit anggaran. Jika pendapatan tidak mencukupi, sebaiknya pos belanja dikurangi atau dipotong,” tukasnya.
NasDem lalu meminta penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pendapatan daerah bisa memenuhi rencana belanja sebesar Rp77,1 triliun, terutama dalam hal pemenuhan target pendapatan sebesar Rp 66,6 triliun. Terhadap pos-pos pendapatan RAPBD 2018 yang ditargetkan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2017, NasDem juga meminta Pemprov DKI menyampaikan hal-hal apa yang akan dilakukan atau peraturan apa yang akan dikeluarkan untuk mencapai target tersebut.
“Kami berharap agar penjelasan tersebut disampaikan dalam bentuk simulasi, serta dipublikasikan dan dilakukan uji publik secara terang-benderang sebelum APBD 2018 disahkan,” tegas Wibi.
Sebelumnya, banyak alokasi anggaran yang dinilai masyarakat tidak masuk akal. Di antaranya alokasi anggaran pembasmian hama di rumah dinas Anies-Sandi dan Balai Kota sebesar Rp 266 juta, anggaran pengharum ruangan DPRD DKI sebesar Rp 350 juta, dan anggaran rehabilitasi kolam DPRD sebesar Rp 620 juta.
Selain itu, ada penambahan anggaran kunjungan kerja DPRD DKI pada RAPBD DKI 2018. Anies kemudian menyatakan pihaknya perlu mengoreksi RAPBD 2018 sehingga rapat pengesahan Raperda APBD TA 2018 ditunda.
“Jadi tidak diselenggarakan hari ini, hari ini kita masih akan review dan memastikan masukan-masukan yang diberikan. Insyaallah akan menjadi bahan bagi kita,” ungkap Anies, Senin (27/11).
(elz/tor)
SUMBER: https://news.detik.com/berita/d-3745413/rapbd-dki-2018-jadi-sorotan-nasdem-minta-anies-sandi-tak-boros
