JATENG.NASDEM.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Sri Wulan sayangkan pengajuan nilai manfaat haji plus yang diajukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (30/3).
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengajukan anggaran sejumlah Rp 5,6 yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji khusus tahun 1444 H.
Hal ini tentu diolak oleh sebagian besar anggota legislatif, termasuk dari Fraksi NasDem. Dalam hal ini Sri Wulan menyayangkan anggaran pelaksanaan Haji Khusus ini tak segera tuntas dari jauh-jauh hari.
“Saya perhatikan kenapa tidak tuntas dari kemarin? Anggaran pelaksanaan tadi saat saya buka ini ada tambahan lagi kenapa tidak dari kemarin jadi tuntas. Nanti jika ada jenis lagi ada anggaran lagi, ada anggaran lagi amka kapan berangkatnya?” kata Sri Wulan Menyayangkan.
Anggota Legislatif asal daerah pemilihan III Jawa Tengah (Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora, dan Pati) tersebut menyayangkan jumlah dana yang diajukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag terbilang signifikan serta harus dipisah-pisang kembaliu berdasarkan pos penggunaannya.
“Mungkin di sini ada pendistribusikan gelang identitas jemaah apakah modelnya lain, pendistribusian jemaah khusus dan reguler apakah lain? Opo ora dititipkan wae? ditititipkan aja lah toh jumlahnya tidak seberapa,”sambung Wulan.
Wulan menyayangkan bahwa jemaah haji khusus harus dibedakan dengan jemaah reguler. Ia pun mempertanyakan pembedaan ini. Terlebih dengan adanya pengadaan buku manasik haji khusus yang menurutnya berlebihan.
“Adanya juga pengadaan buku manasik haji khusus, apakah doanya lain karena khusus karena yang berangkat dianggap lain?” tanyanya.
Ia menekankan bahwa jika biaya sebesar Rp 319 ribu jika dibagi dengan jumlah jemaah tersebut tidak disatukan dengan pembiayaan yang sudah ada dan tidak menimbulkan jumlah yang signifikan bagi jemaah.
“Kedua, kita tahu bahwa penyelenggara haji plus ini sudah paham sebenarnya, kemudian jemaahnya yang akan berangkat boleh dikatakan mampu. Kemudian saya setuju kalau memang dalam pengawasan atau pelayanan memang diberikan kepada seluruh jemaah Idonesia baik itu khusus maupun reguler tidak ada perbedaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penataan manajemen pembiayaan tersebut harus dicermati lagi agar tak ada usul susulan akibat salah hitung atau perubahan di luar prediksi.
