JATENG.NASDEM.ID – Partai NasDem tidak akan buru-buru menentukan sikap di tengah wacana sejumlah pihak yang mendorong amandemen UUD 1945 secara terbatas.
“Kami sudah mendapatkan arahan dari Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang menekankan jika ingin melakukan amandemen terbatas, harus bertanya dulu kepada rakyat. Gagasan ini harus mengikuti seperti apa maunya rakyat,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang akrab disapa Tobas ini, Partai NasDem berpegang teguh pada keinginan rakyat mengenai nasib amendemen kelima. Pihaknya siap menggelar survei terhadap masyarakat untuk menyikapi isu amandemen.
“Setelah keluar hasilnya, NasDem baru menentukan sikap berlandaskan keinginan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Tobas, Partai NasDem sudah menggarisbawahi amendemen UUD 1945. Dalam hal ini, Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas.
“Ada tiga alasan yang melandasi belum urgensinya amandemen. Pertama, belum mendalamnya kajian amandemen terbatas atau memasukan PPHN dan berikut dampaknya,” Tobas menjelaskan.
Kedua, katanya, belum adanya pelibatan partisipasi publik yang masif. Terakhir, amandemen tidak urgen karena belum redanya derita yang menimpa rakyat, yakni pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Tobas menegaskan penentuan amandemen terbatas harus mengikuti kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan. “Jadi, perubahan UUD 1945 harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan keinginan rakyat. Tidak boleh hanya ditentukan pimpinan MPR semata atau beberapa fraksi saja di MPR,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir wacana amandemen UUD 1945 kembali mengemuka. Pengusul amandemen berdalih pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau di Orde Baru disebut sebagai Garis-gari Besar Haluan Negara GBHN) di dalam UUD, kemudian penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN
Spekulasi yang berkembang liar di publik adalah amandemen dalam rangka memperpanjang jabatan Presiden Jokowi hingg 2027 atau legitimasi masa jabatan presiden tiga periode. Ketua Umum MPR Bambang Soesatyo telah menepis wacana tersebut.
‘’Beberapa waktu lalu, saya bertemu Presiden di Istana Bogor. Beliau juga khawatir dan mempertanyakan apakah amandemen UUD 1945 tidak mungkin membuka kotak pandora sehingga mendorong perubahan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden,’’ ujarnya.
Menurut pria yang akrab disaba Bamsoet itu, kepada Presiden ia memastikan tidak perlu khawatir. “Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 37 UUD RI 1945 sangat kaku dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
