JATENG.NASDEM.ID – Rakorwil DPW NasDem Jawa Tengah semula diundur pada bulan Agustus 2021 ini akibat lonjakan kasus Covid-19. Namun, mengingat situasi yang belum kondusif ditambah dengan PPKM yang terus diperpanjang, kegiatan tersebut kembali tertunda.
Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP NasDem Pemenangan Jawa III Kak Sugeng Suparwoto beberapa waktu yang lalu. Hal ini diakibatkan oleh situasi yang belum memungkinkan akibat pandemi Covid-19.
Sekretaris DPW NasDem Jawa Tengah Ali Mansyur HD membenarkan adanya penundaan Rakorwil. Menurutnya tak hanya Jawa Tengah saja yang ditunda, tetapi juga NasDem DIY yang notabene berada dalam satu wilayah.
“Rakorwil ini penjadwalannya dari DPP dulu. Kita dikoordinasi seluruh Indonesia seluruhnya ditentukan lalu disesuaikan. Kebetulan Jawa Tengah berlanjut dengan Yogya. Keduanya masih ditunda,” katanya, Kamis (5/8).
Meski begitu, pihaknya menghargai keputusan dari DPP Partai NasDem dan yakin bahwa keputusan ini sudah melalui pertimbangan yang matang. ”Kami menghargai apa yang dilakukan DPP. Ini adalah hal yang bijaksana, ini juga situasi yang belum membaik. Kita harus arif dan bijaksana,” ia menjelaskan.
Selain menyangkut kesehatan dan keselamatan calon peserta rakorwil, penundaan ini juga merupakan salah satu wujud dukungan pada pemerintah dalam menekan kasus penyebaran Covid-19.
Menurut Kak Ali Mansyur HD yang disapa Kak Alma ini, persiapan rakorwil yang akan dihadiri oleh unsur DPP hingga DPD ini sebenarnya sudah mencapai 90 persen. Untuk itu NasDem Jateng menyatakan siap jika sewaktu-waktu harus menggelar rakorwil.
“Jika minta disiapkan bulan September kita siapkan karena persiapan kita sudah matang hanya tinggal menunggu instruksi. Prinsipnya DPW siap, panitia juga siap, sewaktu-waktu jika akan dilaksanakan sebulan lagi ya siap,” ujarnya.
Sembari menunggu kepastian pelaksanaan rakorwil, NasDem Jateng juga tengah disibukkan dengan pengajuan SK oleh 26 DPD se-Jawa Tengah yang telah melakukan revitalisasi kepengurusan. Hal ini berkaitan dengan persiapan verifikasi Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan Tahun 2022 mendatang.
Dari 26 DPD yang menyatakan perlu melakukan revitalisasi, 6 di antaranya menurut Kak Alma sudah mengajukan. Sementara itu untuk 20 sisanya masih ditunggu hingga tanggal 10 Agustus mendatang. Penggantian pengurus ini menurut Kak Alma harus dilakukan dengan obyektif.
