JATENG.NASDEM.ID – Ketua DPP NasDem Pemenanan Jawa III (Jateng dan DIY) Sugeng Suparwoto mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pengurus cabang hingga wilayah se-Jateng, terhadap komitmen mereka untuk melakukan pendataan dan pendekatan sedikitnya terhadap sepuluh tokoh masyarakat yang memiliki popularitas, aseptabilitas, dan elektabilitas untuk bertarung di Pemilu Februari 2024 mendatang.
Seperti diketahui, dalam setiap konsolidasi di 35 DPD NasDem seluruh Jateng yang dimulai pada 15 Februari di Kebumen dan berakhir 30 Mei 2021 di DPD Kota Semarang, Sugeng Suparwoto selalu menyampaikan permintaan dan perintah kepada pimpinan DPD dan DPC untuk melakukan pendataan sedikitnya 10 tokoh masyarakat yang memiliki potensi untuk mendulang suara pada pileg mendatang.
Menurut Sugeng, sedikitnya ada tiga indikator untuk mengukur ketokohan seseorang. Popularitas, yaitu sejauh mana figur itu dikenal oleh masyarakat setempat sesuai dengan cakupan teritorialnya. Aseptabillias, sejauh mana warga yang mengenal tokoh tersebut menyukai yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah elektabilitas, yaitu seberapa banyak orang yang mengenal figur tersebut bersedia memilih yang bersangkutan untuk sebuah jabatan tertentu.
Idealnya, lanjut Sugeng yang juga Ketua Komisi VII DPR RI itu, sebelum melakukan rekrutmen tokoh masyarakat perlu terlebih dahulu melakukan survei persepsi publik. ‘’Tapi ini akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama,’’ ujarrnya. Karena itu, ia mengusulkan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menelusuri latar belakang dari sang tokoh tersebut.
Sebab menurut Sugeng, ketokohan seseorang itu tercermin dalam peran dan posisi dalam struktur kemasyarakatan. ‘’Kalau figur itu mantan lurah, sudah jelas ia memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di suatu kelurahan atau desa. Apalagi jika lurah tersebut sudah berkali-kali menjabat dan berpindah desa/kelurahan. Juga mantan bidan, pensiunan dokter, blantik sapi, ketua ormas kemasyarakatan,’’ ujarnya.
Arti penting pendataan terhadap tokoh masyarakat ini, kata politisi yang pernah bertekun di dunia jurnalistik itu, karena NasDem meski sekarang ini berhasil menempati posisi keempat peraih kursi terbanyak di DPR RI, tetapi capaian di partai jika dibanding dengan parpol lain yang sudah eksis masih tergolong rendah.
‘’Karena itu, strategi yang dikembangkan adalah memacu mesin partai dengan memperkuat struktur partai dibarengi dengan menarik tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat membawa massa atau suara pemilih,’’ kata dia.
Suami dari Ketua DPP NasDem bidang Perempuan dan Anak, Kakak Amalia Anggreini itu menyadari juga bahwa untuk merekrut tokoh masyarakat yang memiliki popularitas, aseptabillitas dan elektabillitas tinggi bukanlah perkara gampang. ‘’Nanti jika pengurus DPD belum berhasil meyakinkan tokoh tersebut, mintalah bantuan Ketua DPW. Kalau juga belum berhasil, nanti saya ikut turun. Kalau itupun masih gagal, kita upayakan untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Surya Paloh,” katanya menekankan.
Menurut Sugeng, selama keberadaan NasDem di tahun 2011, meskipun baru dua kali mengikuti pemilu tetapi ada satu karakter atau sebuah nilai yang bisa digunakan sebagai argumentasi untuk meyakinkan tokoh masyarakat untuk bergabung.
‘’Saya kira comparative advantage NasDem jika dibanding partai lain adalah paradigma keberadaanya untuk membangun sebuah peradaban baru. Karena itu, NasDem memilih jalan anti mahar dalam proses berpolitiknya,’’ kata Sugeng..
Politik anti-mahar ini, lanjut anggota DPR RI Dapil Jateng VIII (Banyumas dan Cilacap) itu, secara konstisten telah NasDem lakoni sejak kelahirannya hingga saat ini. ‘’Tingginya biaya politik di tanah air ini juga karena adanya mahar politik. Sehingga, ketika sudah terpilih, maka seorang kontestan yang berhasil lolos maka ia harus berusaha untuk mencari uang guna menutup semua pengeluaran dalam proses politiknya,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, ‘’Inilah sebenarnya yang menjadi penggerak dalam berbagai kasus dimana seorang pemimpin melakukan korupsi.”
