JATENG.NASDEM.ID – DPD Gemuruh Nasdem Kabupaten Rembang sangat memahami maksud dan tujuan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Namun, kebijakan tersebut sangat dirasakan memberatkan kaum buruh dan masyarakat kecil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ketua Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) Nasdem Kabupaten Rembang Kakak M.Imdadul Ashlach mengharapkan kepada DPRD agar PPKM yang akan berakhir pada Selasa (20/7) ini tidak diperpanjang.
“Kami mengharap kepada kakak-kakak dewan (DPRD) untuk menyampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait, agar PPKM jangan diperpanjang, serta dievaluasi pelaksanaanya jangan sampai salah. Harapanya Covid menurun, tapi jangan sampai ekonomi juga menurun. Ekonomi juga harus stabil. Pemerintah perlu mempersiapkan pemulihan ekonomi,” kata Ka Imdadul, siang ini.
Tidak hanya soal PPKM saja, tetapi Gemuruh NasDem juga mengharapkan agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan dengan prokes serta aturan yang menjamin tidak ada korban Covid-19 di kalangan pelajar. Ia mengatakan uji coba tingkat SMA dirasa berhasil sehingga bisa disusul untuk tingkat SMP, SD, dan Paud.
“Pendapat orang tua pembelajaran secara daring (online) sangatlah tidak efektif dan tidak ada perkembangan yang signifikan semua rugi, baik orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. Disamping biaya kuota internet yang harus beli, juga bermain hp terus, bahkan tugas-tugas dikerjakan orang tua yang sudah capek bekerja serta tidak bisa nemahami materi yang diinginkan guru,” katanya berterus terang.
Kak Imdadul menceritakan masyarakat merasa kesulitan mendapatkan pengghasilan di masa PPKM Darurat karena jam kerja dibatasi. Hal itu disampikan salah satu pedagang di Alun-alun Rembang yang mengatakan kadang modal tidak bisa kembali. “Sangat berat sekali dalam kondisi saat ini, sudah mulai beranjak untuk normal namun ada peraturan kembali, padahal kita sudah mengikuti aturan untuk melakukan 5 M dan prokes,tapi masih terkena dampak dari peraturan PPKM tersebut,” kata seorang pedagang.
Kak Imdadul menjelaskan keluhan tidak hanya di perkotaan tetapi juga dialami anggota Gemuruh di pedesaan. “Mau keluar atau merantau dan bekerja ke daerah lain adanya penyekatan yang terlalu banyak, bahkan ada yang takut melihat tayangan-tayangan video yang beredar. Sangatlah menakutkan karena adanya kekerasan dan pengetatan sehingga tidak ada pemasukan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya menjelaskan.
Pernyataan Gemuruh tersebut mendapat tanggapan anggota Fraksi NasDem DPRD yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Supriyadi Eko. Ia menjanjikan akan membawa masukan atau usulan tersebut kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan hingga di tingkat pemerintah pusat yang mempunyai wewenang memutuskan PPKM Darurat.
Menurut Gemuruh apapun hasilnya yang penting suara dari para buruh telah tersampaikan. Kakak M.Imdadul Ashlach mengatakan apa yang disampaikan itu merupakan rangkuman dari berbagai keluhan yang terjadi di masyarakat. (NJ28)
