Para perempuan yang memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin harus diperkuat dengan berbagai perangkat yang tepat, agar mampu mengidentifikasi dan menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi.
“Seringkali berbagai permasalahan tidak bisa diatasi melalui penerapan sejumlah program karena kita tidak mampu mengidentifikasi dengan tepat permasalahan yang dihadapi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema Penguatan Pemimpin Perempuan: Feminisme Pancasila untuk Kepemimpinan Pro Keadilan, di depan para tokoh perempuan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/5).
Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia, khususnya di NTT, antara lain beban ganda, tekanan budaya, trauma masa lalu, ketidaksetaraan, trafficking, dan tindak kekerasan, merupakan permasalahan yang ada di keseharian masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat ketidakmampuan mengatasi sejumlah tantangan tersebut akan berdampak besar pada sejumlah faktor pembangunan.
Sebagai catatan, ungkap Rerie, 60% rumah tangga miskin kepala rumah tangganya perempuan.
Faktor penyebab kemiskinan itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain terbatasnya akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap perempuan.
Rerie berpendapat, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mendesak para pemangku kepentingan di daerah agar mampu membuat kebijakan inklusif dan ramah perempuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para perempuan yang memiliki akses terhadap otoritas di daerah-daerah segera melakukan aksi nyata untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan. ***