JATENG.NASDEM.ID – Stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis menjadi salah satu prioritas pemerintah seperti yang tertuang dalan RPJMN 2020-2024.
Menjadi salah satu negara dengan angka stunting tertinggi di dunia, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 menyentuh angka 21,6%.
Untuk itu pemerintah mentargetkan prevalensi stunting turun hingga 14% pada 2024 mendatang. Untuk itu, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal ini.
Hal ini senada dengan acara Focus Group Discussion bertema “Ketahanan Keluarga & Fungsi Posyandu dalam Pencegahan Stunting” ynag digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Udani Puji Lestari pada Rabu (11/10).
“Ini merupakan pokok pikiran yang saya aplikasikan dalam FGD berupa kajian penanganan stunting di Banjarnegara karena nilai stunting di Banjarnegara ini masih tinggi,” terang Udani.
Anggota Legialatif dari Daerah Pemilihan Banjarnegara I (Kec. Banjarnegara, Kec. Sigaluh, Kec. Madukara, dan Kec. Banjarmangu) ini mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Studi Kasus Survei Gizi di Indonesia tahun 2022, angka stunting di Banjarnegara masih menyentuh angka 22,2% dan hanya menurun 1,1% dari tahun 2021.
“Ini bukan hal yang nmudah jika (harapan pemerintah) prevelansinya 14% dan zero stunting. Dari survei itu saya ambil pemikirian anggaran ini untuk kajian stunting agar harapannya bisa merekomendasikan kebijakan yang bisa mengatasi stunting di Banjarnegara,” tegas Udani.
Dalam agenda ini, hadir 80 peserta yang terdiri dari kader Posyandu, bidan Posyandu, tenaga kesehatan Puskesmas se-Kecamatan Madukara, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.
Harapannya, para pemangku kepentingan di Kabupaten Banjarnegara dapat bekerjasama untuk mewujudkan penurunan angka stunting. Melibatkan para kader dan bidan posyandu juga dinilai oleh Udani merupakan langkah konrit mengingat mereka merupakan pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan.
“Kader Posyandu ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka harus dipahamkan ke masyarakat bahwa pencegahan stunting ini dilakukan sebelum menikah atau sejak bayi dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun,” tegasnya.
Pemahaman yang komprehensif dari para kader posyandu ini sangat dibutuhkan. Selain itu pemerintah juga harus berkomitmen untuk memberikan insentif yang layak bagi para tenaga kesehatan dan kader posyandu agar program pemurunan angka stunting bisa berjalan secara maksimal.
Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi rekomensi bagi pemerintah setempat untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi menangani stunting di Banjarnegara.
“Harapannya tentu jelas di 2024 kita pingin prevelensi stunting 14 persen dan mencapai zero stunting. Mudah-mudahan rekomendasi yang kami ajukan bisa dijadikan pijakan oleh pemerintah Banjarnegara untuk mengatasi stunting,” pungkas Udani.
