JATENG.NASDEM.ID – Hari ini, Senin (11/4), mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI. Salah satu isu yang dibawa oleh para mahasiswa ini adalah penolakan tiga periode jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Massa mahasiswa, juga menyuarakan keresahan masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga bahan pokok seperti minyak goreng.
Menanggapi aksi mahasiswa, Partai NasDem menegaskan bahwa Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi sehingga sah saja jika masyarakat atau mahasiswa menyuarakan aspirasi.
Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Kak Taufik Basari menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Selanjutnya, aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro-rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak tahun lalu Fraksi NasDem telah bersikap mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai dengan semangat demokrasi.
“Kami mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode,” ia menegaskan.
Menjelang sore, pimpinan DPR dan Kapolri menemui masa aksi yang masih bertahan di depan Gedung DPR RI. Salah satu tokoh yang turut menemui mahasiswa adalah Wakil DPR RI Kak Rachmat Gobel.
Jangan Ada yang Menunggangi
Sementara itu, Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa Nasional NasDem Jawa Tengah Kak Muchamad Solechan sepakat dengan adanya demonstrasi hari ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada penyusup yang menunggangi kepentingan demonstrasi hari ini. “Kita mendukung seruan aksi ini sebagai bentuk kontrol sosial. Kita juga mengimbau jangan ada elemen/irisan yang menyusup dan membangun frame akarkis terhadap gerakan seruan kita,” tegasnya.
Terkait dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, mantan aktivis mahasiswa ini menegaskan bahwa Liga Mahasiswa NasDem Jawa Tengah satu barisan dengan instruksi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk mengawal Presiden Jokowi hingga tahun 2024.
“Jika ada isu yang berorientasi untuk memperpanjang masa jabatan atau menunda terselenggaranya pemilu, tentu kita menolak. Artinya kita mengawal jokowi hingga selesai. Jika ada yang menunda pemilu dan memperpanjang tentu kita menolak,” katanya menekankan.
Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi lima tahunan adalah aturan yang sudah disepakati bersama dan menjadi tatanan konstitusi. Jika ada yang berorientasi untuk menunda pemilu atau menambah periode presiden maka hal tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.
Pekan lalu, dalam rapat kabinet, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa Pemilu tetap akan digelar pada 14 februari 2024 mendatang sesuai dengan amanat konstitusi.