JATENG.NASDEM.ID – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) di 14 kecamatan di Rembang menyampaikan permasalahan yang terjadi di desa, terutama terkait data dan cara pencairan Bantuan Keluarga Harapan (BKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Hal itu mengemuka dalam dialog bersama anggota Komisi VIII DPR RI Hj Sri Wulan dan perwakilan dari BNI dan PT Pos di rumah dinas Bupati Rembang pada hari Minggu (6/3) lalu.
Salah satu TKSK dari Kecamatan Kragan Ali Nasihin menyampaikan jika TKSK sudah menjalankan tugasnya untuk update data nama dan lain sebagainya, tetapi dari pusat kadang data yang turun tidak berubah entah dari aplikasinya atau yang lainya sehingga TKSK kebingungan.
Kemudian dari Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang juga menanyakan jika ada warga yang berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak di rumah apakah bisa di ambilkan keluarganya.
Dari berbagai macam persoalan yang dikemukakan, Kak Wulan mencoba untuk memberikan jawaban. Menurutnya, jika ada yang perlu dikomunikasikan dengan Kemensos ia siap membantu. “Nanti akan saya dampingi untuk menemui Kemensos sehingga bisa duduk bersama,” kata Kak Wulan.
Selanjutnya dari data yang ditemukan kesalahan dan yang sudah dipaparkan agar segera dibenahi dan dikroscek, kemudian yang sudah meninggal juga harus dicoret.
Wakil rakyat dari Dapil Jateng III itu juga meminta agar TKSK selalu berkoordinasi dengan desa serta menjadi mitra masyarakat. “Saya meminta agar TKSK menjadi mitra masyarakat agar masyarakat bisa mendapat informasi dan TKSK bisa meredam jika ada permasalahan,” politikus NasDem itu menambahkan.
Kak Wulan berharap untuk para TKSK selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Jika ada suatu permasalahan bisa dikomunikasikan dengan yang lain karena kalau bicara tentang bantuan pasti banyak sekali permasalahan di bawah sehingga perlu lebih dekat lagi dengan masyarakat. (NJ28)