JATENG.NASDEM.ID – Pengembangan Vaksin Merah Putih terhambat, diperkirakan baru bisa dimulai pada pertengahan 2022. Kemudian diperkirakan baru akan mendapatkan izin penggunaan darurat pada 2023. Kondisi ini diakibatkan peleburan Lembaga Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Kak Sugeng Suparwoto menilai pemerintah tidak mempunyai keseriusan dalam membuat vaksin Merah Putih.
Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir. RDPU juga dihadiri para ahli Prof Amin Soebandrio, Prof Herawati Sudoyo, dan drh Safarina G Malik, di Jakarta, Senin (17/1).
“Kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat membuat vaksin Merah Putih. Maka saya akan minta persetujuan anggota (Komisi VII DPR), kita nanti akan mengadakan rapat lintas Komisi yang akhirnya akan kita bentuk pansus,” Kak Sugeng menegaskan.
Kak Sugeng mengatakan bahwa DPR perlu membentuk panitia khusus (pansus) demi kepentingan bangsa. Vaksin yang sudah dikomitmenkan pada 2020 lalu hingga saat ini belum terealisasikan.
“Bayangkan sesuatu yang sudah dikomitmenkan di ruangan ini (pada tahun 2020) tetapi tidak juga direalisasi sebagaimana mestinya. Betapa kita telah memberi satu kepercayaan kepada eksekutif, tetapi sekarang malah muncul ide lain yang kini semuanya jadi mentah. Maka menjadi kesimpulan kita, memang betul ternyata (peran) mafia itu luar biasa, termasuk mafia vaksin,” Kak Sugeng menekankan.
Ketua Pemenangan Pemilu Jawa III DPP Partai NasDem ini mengatakan bahwa Eijkman sebagai lembaga penelitian yang kredibel dan mempunyai tradisi dan ekosistem riset yang baik, bahkan secara spesifik diberi tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu dan tengah berproses, namun akhirnya harus mati di tengah jalan karena dilebur ke BRIN.
Kondisi ini menurut Kak Sugeng menjadi catatan dan perenungan bagi semua. Serta merupakan moral obligation bagi kita, bagaimana bangsa ini harus kita bangun dengan pendekatan riset sebagai salah satu standar kemajuan sebuah bangsa.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu mengatakan, pada dasarnya semua memiliki niat dan maksud yang baik, akan tetapi ada sebuah fakta, bahwa suatu proses yang telah dilakukan eksekutif ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak optimal terhadap tujuan-tujuan nasional.
“Kita tetap optimistis bahwa kita akan terus melakukan upaya evaluasi sebagai bentuk pengawasan, karena fungsi pengawasan juga melekat di Komisi VII DPR RI selain fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Ini melelahkan memang, tapi jauh lebih melelahkan bangsa ini kalau terus menerus tertatih-tatih karena ketidakseriusan kita bersama. Kita tidak pernah lelah mengevaluasi untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Tantangan bangsa luar biasa besar, sangat tergantung kemampuan riset kita juga salah satunya,” pungkas Kak Sugeng.
