Opini oleh Sekretaris DPD NasDem Kota Semarang Kak Much Taufiqillah Al Mufti
JATENG.NASDEM.ID – “Kita dipertemukan oleh sejarah, Bung! Aku seorang Sukarnois dan begitu pula kau. Ini kehendak zaman,” Surya Paloh dalam buku Indonesia di Jalan Restorasi karya Kak Willy Aditya.
Sudah satu dekade Partai NasDem berdiri sejak 2011 lalu, lantas apa yang telah ditorehkan? Apakah selama sepuluh tahun ini Partai NasDem hanya berfokus pada perebutan kursi parlemen? Dan apakah selama ini gagasan restorasi Partai NasDem hanya menguap di udara?
Sejak semula didirikan Partai NasDem dirancang sebagai partai pelopor dan partai gagasan. Sebab, Partai NasDem merupakan partai yang gencar menyuarakan perubahan dan restorasi sebagai metodologi gerakan. Hal itulah mengapa Partai NasDem dapat disebut partai ideologis.
Kak Surya Paloh dkk mendirikan Partai NasDem berangkat dari kesadaran historis. Setiap adanya perubahan sebuah bangsa ditandai dengan penyatuan gagasan. Hal itu mutlak diperlukan supaya suatu perubahan memiliki arah yang jelas.
Sebagaimana masa peralihan kekuasaan penjajah ke Indonesia, para pendiri bangsa bersatu padu menyatukan ide dan pemikiran untuk menyusun ideologi dan dasar negara. Tercetusnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil dari musyawarah pendiri bangsa di forum BPUPK.
Tidak hanya di Indonesia, di belahan Eropa misalnya, sebelum terjadi Revolusi Perancis 1789 terdapat Forum Majelis Nasional. Forum tersebut menyepakati untuk menghapus struktur feodalisme dengan mencabut hak-hak istimewa para bangsawan.
Maka, pada 1 Juni 2010 dalam sebuah Simposium Nasional Restorasi Indonesia yang dihadiri para cendekiawan, tokoh pergerakan, dan akademisi kampus menyepakati bahwa perubahan mutlak diperlukan. Maka dipilihlah Restorasi sebagai ide perjuangan. Namun, mengapa Restorasi? Mengapa tidak revolusi atau Reformasi jilid II barangkali?
Menurut Willy Aditya (2013), pilihan Restorasi bukan sekadar permainan kata, tetapi merupakan koreksi terhadap metode pergerakan terdahulu – revolusi dan reformasi. Revolusi dianggap tidak tepat karena setiap revolusi terjadi pertumpahan darah. Pun reformasi juga kurang tepat, sebab tidak ada perubahan yang signifikan pasca-reformasi 1998.
Kran demokrasi yang dibuka pasca-otoritarianisme Orde Baru tidak menuju pada demokrasi yang diharapkan, di mana melahirkan bentuk tirani baru, tirani oligarki. Kran kebebasan yang dibuka pun malah menjadikan rakyat berekspresi sebebas-bebasnya bebas. Banyak terjadi bullying, hasutan, ujaran kebencian, hoaks, hingga kampanye hitam merupakan serpihan fenomena pasca-reformasi.
Nah, berangkat dari sana lah restorasi menemukan latar belakang historis. Willy Aditya (2013) menjelaskan, Restorasi Indonesia adalah sebuah upaya pembangunan modal sosial dan pengembalian modal budaya sebagai fondasi kekuatan sekaligus tujuan perubahan. Pendek kata, restorasi itu upaya untuk kembali dan memperkuat identitas bangsa.
Setelah satu dekade ini, lantas apa yang telah ditorehkan Partai NasDem dengan gagasan Restorasi Indonesia?
Dalam hal keparlemenan, Partai NasDem tegas mendukung rancangan undang-undang yang pro-rakyat. Seperti RUU PKS, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan revisi UU Pendidikan Kedokteran. Undang-undang tersebut dipandang harus disahkan sebab merupakan bagian dari kegelisahan masyarakat.
Pada 2015, Partai NasDem resmi menolak dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) senilai Rp 20 miliar (Media Indonesia, 2015). Menurut Fraksi NasDem penafsiran dana aspirasi yang tertuan di UU MD3 itu harus dalam kerangka ketatanegaraan nasional. Ukurannya tidak sesempit kuota anggota per-dapil.
Di masa pandemi, Partai NasDem berupaya keras dalam membantu negara dalam menangani wabah Covid-19. Ada 59 anggota DPR Fraksi NasDem yang bersedia memotong 50 persen gajinya dan disumbangkan untuk penanganan virus Covid-19 (antaranews.com, 2020). Hal itu dilakukan menyusul wacana menjadikan gedung DPR sebagai RS Darurat Covid-19.
Selama satu dekade ini Partai NasDem telah melewati dua masa pemilu, pada 2014 dan 2019 lalu. Dan selama dua masa pemilu tersebut Partai NasDem teguh menyuarakan gagasan restorasi, di mana Partai NasDem dengan tegas dan tanpa syarat mendukung Joko Widodo sebagai Presiden RI. Hal itulah yang membuat Partai NasDem memiliki jargon Anti-Mahar.
“Kita membangun Partai NasDem bukan untuk menjadikannya sebuah perusahaan dalam logika industrialis. Partai adalah instrumen pergerakan; di sini tak boleh ada semangat transaksional, tak boleh ada selisih atau berdagang. NasDem adalah partai yang menjadi sikap ideologis dan dikelola secara profesional,” kata Kak Surya Paloh.
Partai NasDem berjuang bukan berdasar pada ukuran untung-rugi, namun berdasar pada kepentingan bangsa. Nah, apakah cukup hanya berupa perjuangan ruu pro-rakyat, potong gaji, tolak dana aspirasi, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang menjadikan Partai NasDem partai pelopor Restorasi Indonesia?
Kak Surya Paloh pernah berujar, “Saya ingin Partai NasDem tidak hanya ikut serta dalam dua atau tiga kali Pemilu. Saya ingin Partai NasDem ikut dalam 100 kali Pemilu, karena kita sedang dalam trajectory membangun Indonesia baru.”
Bagi Kak Surya Paloh, prasyarat untuk memenangkan Pemilu dan membentuk agen perubahan yaitu adanya infrastruktur dan kader yang terdidik. Dengan kata lain, Partai NasDem harus memiliki kepanjangan tangan atau kader aktif partai di jaringan desa hingga TPS. Struktur yang dimaksud Surya Paloh ialah jajaran Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dan kader di tiap TPS.
Di samping itu Bung Karno pernah mengatakan, salah satu syarat bagi terbentuknya partai pelopor adalah disiplin. Disiplin pada ideologinya, disiplin pada teori pergerakannya, disiplin organisasi, disiplin taktik, disiplin propaganda. “Pendeknya partai yang di dalam segala urat-uratnya dan syaraf-syarafnya harus sebagai suatu mechanisme yang tiap-tiap sekrup dan rodanya berdisiplin hingga seksama” (Yudi Latif, 2021).
Kader Partai NasDem haruslah terdidik dan berdisiplin tegak lurus dengan perintah pimpinan. Maka selain itu, setiap evaluasi di jajaran Partai NasDem dari pusat hingga ranting harus dilakukan secara terbuka dan proporsional. Kembali lagi logika berpartai NasDem bukan logika industrialis yang memburu kepentingan bagi dirinya sendiri.
Bila hal itu dapat dilakukan, visi Partai NasDem untuk mewujudkan Indonesia baru akan terwujud.