JATENG.NASDEM.ID – Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang berbasis pada sektor pertanian. Bahkan daerah ini dikenal sebagai sentra penghasil sayuran yang menyuplai kebutuhan sayur mayur untuk daerah sekitar.
“Kita bisa melihat di derah Wonosobo atas, seperti Kecamatan Garung dan Kejajar yang menjadi sentra penghasil sayuran dan kentang. Bahkan khusus kentang, sudah menjadi mata pencaharian andalan yang menjanjikan bagi petani di Kejajar dan Dieng,” ujar Dewan Pakar Partai NasDem Wonosobo Chasanah.
Ditemui di rumahnya di kampung Mendolo, Kamis (12/8), Kak Chasanah juga aktif menjadi pengurus KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Wonosobo. Ia mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya pemda lebih memberikan kepedulian dengan kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada petani.
“Persoalan yang muncul, misalnya ketersediaan pupuk yang terkadang sangat fluktuatuf harga dan ketersediaannya. Ini kan jadi sebuah problem di lapangan. Belum lagi soal harga komoditas yang diterapkan pasar dalam hal ini tengkulak sering merugikan petani, namun mereka tidak bisa berbuat banyak,” ujar Kak Chasanah.
Oleh karena itu, menurutnya, harus ada formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah itu, yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Ketidakberdayaan petani pada akhirnya juga berdampak pada sistem dan perekonomian masyarakat.
Untuk itu, dia sering mendapatkan keluhan dari petani saat terjun ke bawah. Berkaitan dengan posisinya sebagai kader partai dan juga pengurus organisasi yang menangani masalah petani, Kak Chasanah sering menyerap masukan untuk selanjutnya direformulasikan dan diusulkan sebagai bahan kajian bagi pihak pihak yang terkait.
Namun, upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang signifikan. “Kita menginginkan anggota Partai NasDem yang ada di DPRD bisa memberikan warna bagi keberpihakan kepada petani. Jadi, keberadaan partai bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kak Chasanah.
Sedangkan anggota Komisi B Kak Egi Sales mengatakan, persoalan utama yang saat ini dihadapi petani adalah masalah pupuk, dan itu hanya bisa ditangani dari pusat. Salah satunya dengan menambah jumlah pasokan dan juga distributor sehingga petani lebih mudah untuk mendapatkan pupuk tersebut.
“Disamping pupuk, sarana dan prasarana bagi petani juga masih belum merata dirasakan. Inilah realita dihadapi oleh para petani kita. Untuk itu kita terus mendorong bagaimana ada kebijakan yang dirasakan manfaatnya bagi petani,” ujar Kak Egi menekankan. (NJ25)
