JATENG.NASDEM.ID – Minimnya keterwakilan politisi perempuan di legislatif, salah satunya disebabkan oleh kurangnya keberpihakan pemegang kebijakan terhadap kepentingan perempuan.
Hal itu ditegaskan Ketua Garnita Malahayati Kabupaten Wonosobo Kak Murniyanti. “Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam proses proses politik sangat dibutuhkan. Bahkan sebetulnya, perempuan itu wajib untuk tahu proses politik yang ada, sehingga bisa memberikan warna dalam pembuatan kebijakan,” ujar Kak Murniyanti, Selasa (10/8).
Kak Murni yang juga pengurus di Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Wonosobo itu menjelaskan upaya untuk mendapatkan perwakilan di legislatif bagi perempuan banyak menemui kendala. Salah satunya, dominasi kaum laki-laki dalam perpolitikan yang begitu sangat kuat. Termasuk pengisian formasi 30 persen kuota perempuan, lebih banyak sekedar formalitas.
“Kenyataan yang ada memang seperti itu. Partai lebih banyak mengajukan wakil perempuan hanya untuk memenuhi kuota. Namun hal itu sebetulnya harus disikapi oleh perempuan untuk bisa lebih fight dalam kontestasi. Realitanya kan nggak seperti itu,” ujar Kak Murni menegaskan.
Tak heran, katanya, anggota DPRD Wonosobo dari unsur perempuan sangat minim. Untuk periode 2019–2024, hanya ada satu anggota dewan perempuan. Sedangkan periode sebelumnya ada 3 anggota dewan perempuan, di mana 2 diantaranya berasal dari Partai NasDem.
Menurut Kak Murni, persoalan lain yaitu perempuan biasanya lebih manut dengan suami dalam pengambilan keputusan tentang politik.
Untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan perempuan, KPPI selalu mengupayakan edukasi kepada para perempuan lewat berbagai forum. Salah satunya lewat pertemuan PKK. Dengan pertemuan seperti itu, perempuan disadarkan akan hak politiknya. Namun, selama pandemi upaya penyadaran tidak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya.(NJ25)
