Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 885 miliar untuk subsidi pangan di RAPBD DKI 2018. Dari 6 produk pangan, 2 di antaranya merupakan produk yang baru disubsidi, yakni susu dan ikan beku. Subsidi ini diidentikan dengan Revolusi Putih Partai Gerindra.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menjelaskan, setuju dengan program itu. Tapi, jangan sampai program subsidi untuk susu dan ikan beku ini hanya dijadikan lahan bisnis.
“Saya apresiasi bahwa Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur menginisiasi begitu. Namun jangan dijadikan lahan bisnis bagi sebagian pihak dan harus berkeadilan,” kata Bestari pada kumparan (kumparan.com), Jumat (24/11).
“Artinya begini, yang punya lahan susu siapa untuk sekian juta orang di Jakarta ini? Terkait dengan pabrik susu atau apa gitu. Jadi jangan hanya membuat susu laku di Jakarta, tetapi tujuan akhirnya tercapai. Ada juga di situ berkeadilannya,” imnbuh dia.
Bestari mengatakan, berkeadilan yang ia maksud adalah agar subsidi susu dan ikan beku itu tak hanya diperuntukkan bagi peserta didik di tingkat SD. Menurut dia, semestinya anak-anak di tingkat PAUD juga ikut mendapatkan subsidi tersebut.
“Wakil Gubernur dan Gubernur itu harus berpikir bahwa yang harus diberikan adalah para anak-anak usia dini, yang juga membutuhkan, gitu lho. Jadi jangan segmented banget. Itu kan tidak berkeadilan,” jelas Bestari.
Dia juga tidak masalah dengan penamaan Revolusi Putih yang melekat pada program itu. Meskipun, belakangan Sandi menolak program itu disebut Revolusi Putih.
“Ya enggak ada masalah. Tapi kan sudah terlanjur didengar orang bahwa itu datangnya dari siapa. Kan gitu. ya itu dia,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, tidak mau program pengadaan subsisi susu dan ikan beku untuk pelajar di DKI dinamakan Revolusi Putih. Sandi menilai, penggunaan nama Revolusi Putih sangat rentan dipolitisir.
Sejak kabar Revolusi Putih ala Anies-Sandi merebak, muncul isu yang berkaitan dengan perusahaan pengadaan susu yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon disebut-sebut sebagai pemilik saham di perusahaan susu itu. Tapi, Fadli membantah keterlibatannya dalam perusahaan susu itu.
SUMBER: https://kumparan.com/ahmad-romadoni/nasdem-dki-program-subsidi-susu-dan-ikan-jangan-jadi-lahan-bisnis#pXCTIYMyj886ZXXG.99