Surabaya – Partai Demokrat (PD) meminta jatah bakal cawagub pendamping Khofifah Indar Parawansa. NasDem tak setuju dengan permintaan PD.
“Kalau mau kerja sama dan mendukung, nggak usah beralasan fatsun atau apa, nggak usah ada unsur paksaan atau intimidasi,” kata Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Effendi Choirie saat dihubungi detikcom, Rabu (1/11/2017).
Bagi NasDem, jumlah kursi partai pendukung Khofifah tanpa Demokrat sudah mencukupi untuk mencalonkan diri sesuai persyaratan yang ada, yaitu minimal 20 kursi di DPRD Jatim.
Ia menyebut jumlah kursi NasDem, Golkar, Hanura, dan PPP sudah cukup untuk mengusung Khofifah sebagai cagub Jatim.
“Kalau Demokrat minta cawagub dengan alasan kursinya (13 kursi) lebih banyak, kan partai pengusung jika digabung jumlah kursinya lebih besar,” ulas politisi yang akrab disapa Gus Choi ini.
Partai gabungan yang sudah merapat, kata Gus Choi, sepakat menyerahkan cawagub nantinya kepada Khofifah dan para ulama di Jatim.
“Khofifah akan mempertimbangkan hasil istikharah kiai atau suara langit yang diikuti hasil survei yang itu jadi ciri khas Jatim sebagai kota santri dan kota wali,” jelas dia.
Sekali lagi, NasDem, yang tidak mengusulkan nama kadernya sebagai cawagub, menyerahkan kepada Khofifah karena dukungan NasDem tanpa mahar dan transaksi politik.
“Terserah Khofifah mau milih siapa, silakan pilih yang cocok nama yang sudah dipertimbangkan para kiai,” katanya.
Ia berharap partai yang mendukung tidak memaksa Khofifah memilih nama cawagub yang bisa berpotensi tidak harmonis di kemudian hari bila terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur.
“Tidak boleh kawin paksa! Jangan ada. Gubernur dan wakil gubernur harus cocok, serasi. Kami berpikir, berpendapat dari perjalanan, pengalaman tidak main paksa hasilnya tidak bagus,” jelas Gus Choi.
PD meminta jatah cawagub pendamping Khofifah. Sebanyak 13 kursi di DPRD Jatim dijadikan modal untuk meminta jatah kursi cawagub.
“Kan ada fatsun politik. Suara terbanyak yang diberikan (cawagub),” kata Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo setelah membuka Rapat Koordinasi Penyidik Polri dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Tahun 2017 di Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (1/11).
“Karena Demokrat 13 (kursi), jadi (cawagub pendamping Khofifah) itu harus dari Demokrat,” imbuhnya.
(ugik/tor)
SUMBER: https://news.detik.com/berita/3709085/pd-minta-jatah-pendamping-khofifah-nasdem-tak-boleh-kawin-paksa
