JATENG.NASDEM.ID – Akses Penyandang disabilitas masih sangat terbatas terhadap dunia pekerjaan. Kaum disabilitas juga diketahui rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, penolakan, bahkan hambatan dalam mendapatkan pelayanan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan bahwa permasalahan kaum disabilitas menjadi salah satu permasalahan hak asasi manusia. Hal ini lah yang menjadi perhatian dari anggota Departemen kesehatan DPP Partai NasDem dr Faiz Alauddien Reza Mardhika.
“Dalam UU no 8 tahun 2016 diamanatkan bahwa pemda harus menerima 2 persen dan swasta 1 persen dari total karyawan disabilitas, namun implementasinya masih sangat sulit dilakukan,” kata Kak dr Reza saat berbicara di forum Sosialisasi Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Kabupaten Kebumen, Rabu (13/10) siang.
Dalam penjelasannya, dokter muda yang akrab disapa Kak Reza ini menyoroti pelayanan kaum disabilitas di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, sebagai kabupaten dengan jumlah disabilitas paling banyak di Jawa Tengah, pemerintah kabupaten diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan disabilitas.
“Bukan hanya komitmen yang kuat dalam hal pemberdayaan kaum disabilitas, namun juga membantu memereka memenuhi hak dasarnya,” lanjutnya.
Untuk itu, Kak Reza memaparkan bahwa salah satu jalan keluar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para kaum disabilitas ini adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan memegang peranan penting.
“Pendidikan yang berkualitas memegang peranan penting agar teman-teman disabilitas mampu bersaing dalam dunia kerja. Perlu pemfokusan dan perubahan kurikulum agar Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi mampu menjadi tempat yang dapat mengembangkan Potensi ABK secara maksimal dan memberi bekal bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja,” ia menekankan.
Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, prevalensi penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia adalah sebanyak 17,74 persen. Namun, penyandang disabilitas usia produktif yang masuk ke dalam angkatan kerja hanyalah 7,8 juta.
Sementara itu, angka partisipasi angkatan kerja hanyalah 44 persen. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas. Mereka juga tak jarang mengalami marginalisasi dan ketidakadilan untuk memenuhi hak pribadi.
“Untuk itu perlu adanya pemetaan kemampuan, dan jenis pekerjaan yang dapat menampung teman-teman disabilitas. Dan butuh komitmen semua stakeholder untuk dapat melaksanakan amanat UU tentang pemenuhan hak-hak disabilitas,” pungkas Kak dr Reza.