JATENG.NASDEM.ID – Kabupaten Rembang masuk wilayah yang harus menerapkan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Menyikapi hal itu, Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rembang menyatakan keprihatinan atas kondisi perekonomian masyarakat. Untuk itu, diimbau kepada pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah dan stakeholder di Rembang agar dalam penerapan PPKM ditempuh cara tanpa kekerasan dan humanis.
“Sebagai warga Negara yang baik, tentunya harus mematuhi segala kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, untuk kebaikan bangsa dan negara, dalam membuat aturan juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” kata Kak Mashadi yang didampingi Kak Sustiyono, anggota DPRD Fraksi NasDem Kabupaten Rembang dapil Sulang-Bulu-Gunem.
“Masyarakat sebagai warga negara juga berhak memberikan kritik, saran, dan aspirasi untuk kebaikan bangsa dan negara dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang sulit dihadapi dan berdampak pada segala aspek kehidupan. Pemerintah harus mendengarkan kritik, saran, dan aspirasi masyarakat dengan baik dalam membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakannya,” katanya menambahkan.
Menurut Fraksi NasDem, Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat yang sudah tidak kuat lagi menghadapi perpanjangan PPKM karena berdampak pada kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-sehari.
Selain mengancam keselamatan jiwa manusia, dijelaskan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi sulit. Maka yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah tentunya tidak hanya pada langkah mengatasi dampak kesehatannya saja, akan tetapi juga harus fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat kecil.
Anggota DPRD dapil Kragan-Sluke ini menekankan bahwa dalam penegakan aturan instruksi menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 di wilayah Jawa dan Bali khususnya di Kabupaten Rembang diharapakan tidak kaku atau keras terutama dalam menertibkan masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Diharapkan dalam penertiban pelanggaran sebaiknya dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan dan mengedepankan sikap manusiawi. (NJ28)
