JATENG.NASDEM.ID – Politisasi pegebluk Covid-19 dengan menggunakan isu tersebut sebagai sarana untuk mendiskreditkan pemerintah dengan tujuan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan yang saat ini sedang berlangsung, dinilai kader muda Johana Wahyu Padmadhiani sebagai gerakan tanpa hati dan empati.
Johana menunjuk adanya gerakan bawah tanah untuk menggalang sebuah demo bertajuk ‘Jokowi End Game’ , serta gerakan sistematik pembentukan simulacra media bahwa Covid-19 itu tidak ada dan vaksinasi merupakan kegiatan yang melanggar norma-norma agama.
‘’Gerakan rebellion yang pada ujungnya untuk menciptakan distrust terhadap pemerintah yang berkuasa itu sebenarnya bukan semata-mata terkait langsung dengan isu penanganan Covid-19, tetapi dapat ditelusur dalam framing sebab akibat atas dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,’’ ujarnya.
Johana yang pernah kuliah di Universitas Groningen Belanda itu menyebutkan, ketidakpuasan terhadap Perppu 2/2017 berkelindan dengan berbagai elemen dan pribadi-pribadi yang haus akan distribusi kekuasaan, menjelma sebagai sebuah pusaran kekuatan yang senantiasaa menganggu suasana batin masyarakat.
Padahal lanjut Johana, ketika menghadapi pandemi bencana kemanusiaan, harusnya kita sebagai sebuah bangsa harus saling bahu-membahu memperbaiki keadaan, bukan malah menyerang lawan. Apalagi memanfaatkan pandemi jadi senjata politik. ‘’Tolong nuraninya dipakai,” ujarnya.
Menurut Johana, semua pihak cukup bekerja dengan baik dalam mengatasi pandemi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Sebab, rakyat bisa menilai sendiri calon pemimpinnya.
Perang politik malah akan memecah fokus dalam membantu menyelesaikan masalah pandemi. Rakyat justru akan makin sengsara.
“Jadi untuk sekarang, sebaiknya sudahilah saling menyerang ini. Toh kalau politisi, pejabat, atau partainya jika kerja benar dan membantu rakyat, mereka lihat kok, dan tentunya akan jadi pertimbangan mereka juga untuk elektabilitas nantinya. Dengan kerja, bukan dengan pencitraan atau serang lawan,” ujar dia.
Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, lanjut dia, para pemimpin formal memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk opini publik atas sebuah isu tertentu, apalagi yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak.
‘’Secara historis, kalau kita membaca laporan tentang pandemi flu Spanyol yang menyerang Hindia Belanda pada 1918, dalam kondisi seperti itu, muncul sikap keputusasaan publik yang berujung pada kebingungan dan kebimbangan,’’ katanya.
Masyarakat yang sedang bingung, bimbang, dan kurang percaya diri, akan sangat mudah menerima masukan-masukan yang menawarkan solusi jitu dalam menghadapi masalah tersebut.
Karena itu, kata dia, kebijakan tegas pemerintah yang memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021, menjadi sebuah sinyal bahwa pemerintah masih ada, solid dan siap membantu rakyatnya.
‘’Berdasarkan riset dari pemberitaan media mainstream dan sosial media, terlihat sangat jelas bahwa aparat pemerintah yang dibackup penuh oleh TNI dan Polri melakukan tindakan konkrit membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi ini. Saya melihat, di Jawa Tengah, khususnya di Pantura wilayah timur, peran TNI dan Polri sangat jelas dalam menangani pandemi ini,’’ katanya.
