NASDEM.JATENG.ID – Secara umum pelaksanaan perayaan Iduladha 1442 H di Banyumas berlangsung tertib dan lancar. Tertib artinya imbauan pemerintah untuk tidak menggelar salat Iduladha di masjid atau di tanah lapang cukup dipatuhi. Mereka menggelar salat Iduladha di rumah masing-masing. Pemotongan hewan juga dilakukan dengan prokes. Disebut lancar karena tidak ada gangguan.
Yang juga menggembirakan, ungkap anggota DPRD Banyumas, Djadjat Sudradjat, meski dalam situasi sulit karena didera pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian, semangat berkurban warga Banyumas cukup tinggi. Beberapa pedagang hewan kurban yang tergabung Kelompok Tani Ternak Cablaka, di desa Datar, Banyumas, misalnya, bisa menjual 97 ekor sapi dan 76 ekor kambing. Sementara di kandang rekanan bisa menjual 240 ekor hewan kurban yang umumnya sapi.
Itu baru salah satu contoh penjual. Penjual hewan kurban lainnya umumnya juga kebanjiran pesanan. Bahkan ada penjual yang dua minggu menjelang hari H sudah habis.
Menurut Kak Djadjat Sudradjat yang juga Sekretaris Partai MasDem Banyumas, semangat berkurban yang kian tinggi adalah pertanda meningkatnya keimanan juga perekonomian. Sejak beberapa tahun setiap Iduladha umat memang lebih memilih sapi daripada kambing. Karena dagingnya relatif lebih banyak. Warga yang belum mampu kurban sapi satu ekor, umumnya patungan beberapa orang. Mereka menabung selama satu tahun dengan kelompoknya masing-masing.
Kurang Maksimalkan Waktu
Namun, Djadjat juga memberikan beberapa catatan. Pertama, pemotongan hewan kurban yang ideal mestinya tetaplah di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Tapi, RPH biasanya hanya di kota. Karena itu, pemotongan hewan secara tradisional di lingkungan masing-masing harus terus ditingkatkan kualitasnya. Karena itu butuh pelatihan.
“Butuh pelatihan penyembelihan hewan dan penanganan daging kurban yang higienis. Sebab, hewan yang stres sebelum dipotong tidak saja bisa mengamuk, tapi berpengaruh terhadap kualitas daging,” kata kak Djadjat mengutip seorang pakar peternakan.
Menurut peneliti produk halal Fakultas Peternakan UGM, Nanung Danar Dono, sebelum dipotong hewan-hewan itu harus dipisahkan. Supaya hewan yang akan dipotong tidak stres karena mencium anyir darah hewan yang tengah dipotong. Sementara masih ditemukan hewan kurban yang hendak dipotong ditempatkan secara berdekatan. Bahkan, banyak kasus sebelum dipotong hewannya mengamuk.
Kedua, pemotongan hewan korban di masa pandemi kurang memaksimalkan waktu 4 (empat) hari sesuai imbauan Kementerian Agama, yakni tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah, yang artinya ada waktu empat hari. Menurut Kak Djadjat, umumnya penyembelihan di hari “H”.
Kak Djadjat paham, membagi menjadi empat hari penyembelihan, tentu berimplikasi pada biaya. Tapi keuntungannya bisa mengurangi kerumunan. Selain itu, masyarakat bisa mengonsumsi daging segar selama empat hari. Tidak disimpan di dalam kulkas terlalu lama.
Kak Djadjat bersama keluarga besarnya di lingkungan RT-nya juga memotong kurban di hari “H”. Ia sebenarnya mengusulkan hari lain. Tapi rupanya panitia jauh-jauh hari sudah rapat dan memutuskan pemotongan tetap di tanggal 10 Dzulhijah dengan alasan selesai di satu hari.
Itu bisa dimaklumi karena di desa selain tidak terlalu banyak hewan kurbannya seperti di kota tempat pemotongannya juga tersebar di masing-masing RT. Tidak seperti di kota, yang umumnya RPH kewalahan melayani permintaan pemotongan hewan kurban di hari “H”.
Catatan ketiga, masih belum memaksimalkan imbauan dari dua ormas besar seperti Muhammadiyan dan Nadlatul Ulama, juga pemerintah, yang sangat kontekstual dengan kondisi saat ini. Yakni menganjurkan umat Islam mengkorvensi hewan kurban dengan uang untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi karena Covid-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, misalnya, mengeluarkan surat edaran bahwa hewan kurban bisa dikonversi dengan uang atau barang untuk menolong masyarakat yang sulit ekonominya akibat pandemi covid.
Dengan SE No. 05/EDR/I.0/E/2021 tentang Imbauan Perhatian, Kewaspadaan, dan Penanganan Covid-19, serta Persiapan Menghadapi Iduladha 1442 H./2021 M, Muhammadiyah menyatakan, hukum ibadah kurban adalah sunah muakkadah (ibadah penyempurna) bagi muslim yang telah
memiliki kemampuan berkurban.
“Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa, karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih
hewan kurban,” tulis surat edaran itu.
Namun, bagi yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 sekaligus mampu berkurban, Muhammadiyah menganjurkan untuk melakukan keduanya. Meski sebaiknya menimbang mana yang lebih urgen di antara keduanya.
Sementara NU melalui Surat Edaran PBNU 4162/C.I.34/07/2021, Sabtu, 17 Juli 2021. NU menyatakan karena pandemi Covid-19 menimbulkan dampak buruk di masyarakat, PBNU mengimbau warga Nahdliyin yang punya kemampuan ekonomi agar mendonasikan dana yang akan dibelikan hewan, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Surat edaran ini ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Seperti juga Muhammadiyah, PBNU tetap mengizinkan warga yang mampu bila ingin tetap membeli hewan kurban dan membantu warga terdampak Covid-19.
Menurut Djadjat terobosan tafsir atas hewan kurban yang dilakukan NU dan Muhammadiyah terasa lebih kontekstual dengan situasi sekarang.*