JATENG.NASDEM.ID – Badan legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelenggerakan rapat dengar pendapat (RDP) secara daring pada Senin (12/7) lalu. Diundang dalam RDP tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Sesksual (RUU PKS).
Beberapa LSM yang diundang antara lain Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Aliansi Cinta Keluarga (Aila), akademisi Universitas Darussalam Gontor Henri Shalahuddin, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wido Supraha, dan Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB Euis Sunarti.
Kepada Jateng.NasDem.id, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa RDP tersebut digelar guna menyamakan persepsi.
“Kami memngumpulkan aspirasi untuk memperkaya perspektif. Saat ini kita menyusun dari awal,” ujar Kak Willy, Rabu (14/7).
Sesuai dengan proses perundang-undangan, saat ini pembuatan draf baru ini dilakukan sehingga draf yang lama tak lagi berlaku.
Salah satu hal yang disoroti dalam draf RUU PKS ini adalah penggunaan kata ‘kekerasan’ yang oleh beberapa pihak diusulkan diganti dengan diksi ‘kejahatan’. Hal ini menurut Kak Willy akan menjadi masukan untuk dipertimbangkan.
Selain itu ada klausul di draft lama yang membuat baleg harus hati-hati betul
“Tentu saya sebagai orang timur dan beragama tak boleh asal-asalan dalam proses penyusunan undang-undang. Ini bukan pintu masukya LGBT maupun legalisasi free sex. Kita benar2 dengan arif dan bijaksana menggunakan pendekatan sosiokultural dalam penyusunan ini,” Kak Willy memastikan.
Banyaknya perbedaan persepsi terkait RUU PKS ini menurut Kak Willy harus diatasi dengan menjalin dialog.
“Perspektifnya yang boleh dibilang kontradiktif dan ekstrem antara satu dan lainnya. Yang satu menganggap ini liberal, yang satu menganggap berlindung di balik jubah agama,” papar Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.
Meski jalan masih panjang, RUU yang diinisiasi oleh Fraksi NasDem, PKB, dan PDIP ini menurut Kak Willy perlu digarap secara serius demi kemaslahatan.
“Langkahnya masih panjang, kita berharpa jadi undang-undang tapi semua tergantung proses politik di baleg dan DPR dalam pengambilan keputusan yang lebih besar,” pungkasnya.
