JATENG.NASDEM.ID – Setelah menyelesaikan penyusunan 15 DPC, NasDem Wonosobo mulai membentuk DPRt di 265 desa/kecamatan, setara dengan 14.575 kader, jika setiap ranting diurus oleh 55 orang.
Karena interaksi warga Wonosobo sangat tinggi dan wilayah pemukiman yang padat, maka dalam pembentukan DPRt itu diperlukan manajemen yang detail serta monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat, sebab jika tidak proses rekrutmen bisa tidak tepat waktu dan bisa menimbulkan gesekan di tingkat grassroots.
‘’Alhamdulillah kami telah menyelesaikan pembentukan seluruh pengurus DPC, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi di DPW. Mudah-mudahan tim sekretariat DPW yang dipimpin Kakak Ali Mansyur tidak menemukan kekurangan dari berkas-berkas kami sehingga surat penetapan kepengurusan segera bisa keluar,’’ kata Ketua DPD NasDem Wonosobo Wisnu Ibet Pradana dalam percakapan tertulis, Rabu (16/6).
Menurut Ibet, sambil menunggu proses verifikasi dan jadwal pelantikan seluruh pengurus cabang itu, pihaknya mulai membentuk DPRt di 265 desa/kelurahan. ‘’Memang sudah ada beberapa DPRt yang telah terbentuk, namun jumlahnya keanggotaannya belum mencapai 55 orang,’’ ujarnya.
Karena itu, bila berpedoman pada aturan organisasi bahwa setiap DPRt harus berisi 55 pengurus, maka akan mendapatkan angka yang cukup besar. ‘’Tentu saja angka 14.575 bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi untuk ukuran Wonosobo yang kekerabatannya masih sangat tinggi, sehingga peristiwa di suatu kampung akan segera terdengar di desa lainnya,’’ katanya
Anggota DPRD Kabaupaten Wonosobo itu menjelaksan bahwa wilayahnya terbagi ke dalam 15 kecamatan dan 265 desa dengan luas wilayah 984 km2. ‘’Wilayah Wonosobo memang cukup luas dibanding Temanggung tetapi lebih kecil dengan Banjarnegara, namun sebaran penduduknya tidak merata karena banyak kawasan merupakan hutan dan daerah pertanian. Ini artinya, di kawasan tempat tinggal akan dihuni dengan tingkat kepadatan yang tinggi,’’ ujarnya.
Kondisi geografis itu, kata Ibet, membuat tingkat pertemuan antar warga menjadi sangat intens.
‘’Saya hanya ingin mengatakan bahwa, budaya gethok tular masyarakat Wonosobo itu sangat tinggi, karena dua hal, faktor kekerabatan dan geografis,” ia menekankan.
‘’Jadi kalau katakanlah kami meminta si A menjadi pengurus partai atau sekadar anggota, maka beritanya langsung tersebar ke seluruh komunitas,’’ katanya.
Menurut Ibet, kondisi itu kadang menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif, karena mendorog partai lain yang ada di wilayah itu bersikap protektif. Itu sebabnya, ia menekankan, dalam pembentukan pengurus ranting di 265 desa/kelurahan itu, diperlukan manajemen serta monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat.
‘’Ujung tombaknya adalah ketua DPC yaitu pengurus di tingkat kecamatan. Kemudian setiap DPC melakukan pemetaan wilayah baik terkait dengan geografis maupun sosial politik, baru kemudian mencari tokoh-tokoh di setiap desa untuk dijadikan embrio dari DPRt,’’ katanya.
Menurut dia, minimal setiap Ketua DPC sudah mengenali karakteristik dari masing-masing desa yang masuk dalam wilayah teritorialnya. ‘’Misalnya saja di Kecamatan Selomereto yang memiliki 24 desa/kelurahan. Ketua DPC-nya harus fasih betul atas kondisi teritorialnya, kemudian mulai menyusun orang-orang yang bisa dijadikan embrio dalam setiap kelurahannya,” katanya
“Kami sudah membayangkan bagaimana tidak mudahnya, karena wilayah kekuasaannya lebih banyak dibanding ketua DPW dan DPD,’’ ia menambahkan.
Terkait dengan rekrutmen pengurus DPRt itu, Ibeth juga menyinggung soal biaya. ‘’Kami juga sedang merumuskan kebijakan untuk pemberian seragam kepada pengurus DPRt. Seragam jika per desa itu 55 orang berarti membutuhkan 14.575 seragam. Kalau satunya Rp 100 berarti totalnya 1,457 milyar untuk seragam saja,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, ‘’Kalau misalkan tiga pengurus saja yang di beri seragam yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara maka akan ketemu 795 baju, jika dikalikan 1 baju nya 100 ribu maka ketemu angka kurang lebih Rp 80 juta. Kalau ini masih relistis,’’ katanya optimistis.
