JAKARTA (20 November): Sebagai partai yang mengusung banyak calon pemimpin, NasDem sepakat untuk menjalani Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang digagas KPK dalam mengedepankan pencegahan korupsi. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menyebut NasDem tidak berkutat dalam teori pemberantasan korupsi.
“Tapi bagaimana melaksanakan pencegahan korupsi,” ujar Johnny di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin, (19/11).
Plate menyebut NasDem konsisten menjalankan pencegahan korupsi melalui politik tanpa mahar. Dengan tak memungut apapun dari calon, NasDem mendidik kader untuk fokus melaksanakan tugas ketika menjabat.
Ditambahkan Johnny, mereka tak perlu memikirkan ‘balik modal’ akibat mahar politik. Menurut hitungan KPK, mahar politik sangat membebani, karena jumlahnya setengah dari seluruh biaya politik para calon.
“Kalau sudah memberikan kontribusi tanpa mahar, setidaknya setengah biaya politik itu sudah teratasi,” sebut Johnny.
Dengan demikian, tambah Johnny, NasDem hanya membebani para kader dengan biaya politik murni. Seperti biaya alat peraga kampanye dan kebutuhan lain. Dengan demikian, beban finansial bagi calon, baik yang terpilih atau tidak, bisa diatasi.
Setiap kader atau calon yang diusung, telah menandatangani Pakta Integritas Anti-Korupsi partai. NasDem tak ragu memecat calon atau kader yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Sebab, mereka dianggap melanggar pakta tersebut.
Johnny menyebut NasDem bekerja sama dengan KPK untuk mencegah kader korupsi. Lembaga anti-rasuah selalu memberikan pendampingan terkait hal ini. Ditegaskan Johnny, pencegahan untuk mengawasi para kader tak melewati ‘lampu merah’ KPK.
“Tapi kalau kami bertindak setelah lampu merah, berarti ada tindakan hukum. Maka tidak ada pilihan, harus melakukan pertanggung jawaban hukum terhadap pelanggaran,” sebutnya.
Johnny juga mengamini ucapan KPK tentang partainya yang paling banyak mengusung calon di pilkada. Saat Pilkada 2015, NasDem urutan dua sebagai partai yang paling banyak mengusulkan calon. Di 2017, NasDem menempati urutan yang sama. Adapun di 2018, partainya masuk urutan pertama.
“Total ada 190 kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, dan ada delapan gubernur,” pungkas Johnny.
SUMBER: https://www.partainasdem.id/read/6624/2018/11/20/nasdem-konsisten-lakukan-pencegahan-korupsi
