MAKASSAR, (16 Januari): Ketua Bidang Media Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulsel, M Rajab menilai mahar politik sebagai istilah lain dari politik transaksional merupakan penentuan pilihan politik yang didasarkan pada bayaran berupa uang atau materi lainnya. Dalam aturan keseluruhan pemilu, mahar politik jelas dilarang untuk dilakukan.
“Mahar politik itu bagian dari money politik sehingga tidak boleh dilakukan. Memilih kepala daerah merupakan memilih pemimpin di daerah, sementara kedudukan pemimpin dalam masyarakat adalah sesuatu yang terhormat, maka kepemimpinan harus diraih dengan cara-cara yang terhormat,” kata Rajab, di Makassar, Senin (15/1).
Hal ini disampaikan Rajab menanggapi sedang ramainya bakal calon kepala daerah yang gagal mendapatkan rekomendasi partai karena tidak mau menyerahkan sejumlah yang diminta ketua partai. Juru Bicara NasDem Sulsel ini kemudian menjelaskan, dalam pandangan Partai NasDem, politik harus dibangun tanpa mahar. Dalam penentuan calon di setiap level pemerintahan, NasDem memberikan rekomendasi dukungan tanpa harus dibayar.
Hal ini penting, sebab jika seorang calon pemimpin, untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinannya harus merogoh kocek yang besar, maka ketika terpilih yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan kocek yang telah dikeluarkan. Yang menjadi korban nantinya adalah masyakat sendiri. Sehingga, NasDem bergerak dengan politik tanpa mahar.
Penilaian lain terkait mahar politik, menurut Rajab, mahar politik hanya akan menghasilkan kesepakatan semu antara pemberi donasi dan penerima donasi yang kesepakatan tersebut akan berakhir dengan tindakan balas budi jika berhasil keluar sebagai pemenang pemilu.
“Jika praktik itu terjadi, maka akan tercipta efek domino yang saling menguntungkan antara calon dan parpol apalagi melibatkan donasi dari korporasi sebagai pihak ketiga, itu akan sangat merugikan keuangan negara dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, Rajab tidak menafikan jika dalam politik ada yang namanya “Cost Politic” sebagai biaya operasinal politik. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan partai secara langsung. Dan itu bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang tidak mengikat.
Disampaikannya bahwa NasDem mengelola dana partai yang sumbernya dari sumbangan anggota dan pihak ke tiga.
“Cost politic itu sah dilakukan. Ke toilet saja pakai kost apalagi politik,” pungkasnya. (*)
Sumber : http://partainasdem.id/read/3976/2018/01/15/politik-harus-dibangun-tanpa-mahar
