JATENG.NASDEM.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Demak menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) II Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda strategis organisasi dalam merancang program kerja satu tahun ke depan.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Demak, Mugiyono, menjelaskan bahwa pelaksanaan RAKERDA merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang wajib dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan selama lima tahun.
“Namun kami di DPD sepakat untuk melaksanakan RAKERDA setiap tahun sebagai forum perencanaan kegiatan partai selama satu tahun ke depan,” ujarnya.
RAKERDA II tersebut dilaksanakan di Hotel Amantis dan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPD, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta sayap dan badan partai seperti WANTIM, WANKAR, Garda Pemuda, Garnita, dan BARET.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Tengah, di antaranya Ali Mansyur (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan), Prio Hananto (Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial) serta Aidris Saputro (Wakil Sekretaris Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi).
Dalam arahannya, DPW Partai NasDem Jawa Tengah mendorong seluruh jajaran pengurus DPD untuk menjaga soliditas organisasi sebagai langkah strategis menuju pemenangan Pemilu 2029. Menindaklanjuti hal tersebut, DPD Partai NasDem Demak menetapkan sejumlah program prioritas melalui sidang komisi RAKERDA.
Salah satu keputusan utama yang dihasilkan adalah penugasan kepada DPD untuk merealisasikan pembelian lahan sebagai kantor permanen DPD Partai NasDem Kabupaten Demak pada tahun 2026.
“Prioritas kami tahun ini adalah membeli tanah untuk kantor DPD NasDem Kabupaten Demak. Sementara kegiatan lain tetap berjalan sebagaimana agenda rutin sebelumnya,” jelas Mugiyono.
Selain itu, RAKERDA II juga menetapkan penguatan program ekonomi kerakyatan berbasis kader sebagai langkah pemberdayaan internal partai. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap di setiap daerah pemilihan (dapil) melalui kerja sama dengan alumni pelatihan IBK yang sebelumnya telah diikuti sejumlah kader partai.
Melalui kolaborasi tersebut, DPD menargetkan pembentukan minimal satu sentra ekonomi kerakyatan di setiap dapil, seperti produksi pupuk organik atau usaha kreatif lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kader dan masyarakat.
“Ilmu yang sudah diperoleh dari pelatihan harus dipraktikkan. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan sentra ekonomi kerakyatan berbasis potensi kader di masing-masing wilayah,” pungkasnya.***