Penerapan pendidikan yang lebih inklusif salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini.
“Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).
Data UNESCO pada 2024 mencatat 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak, sementara hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mengakomodasi penyandang disabilitas.
Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu, tanpa terkecuali—termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, dan mereka yang terdampak konflik—memiliki kesempatan belajar yang setara.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat,
Pemerintah harus memperkuat regulasi dan alokasi anggaran, serta memastikan 20% APBN benar-benar didedikasikan untuk pendidikan.
Rerie mengungkapkan, data Kemendikbudristek 2024 bahkan mencatat hanya 5% dari alokasi dana pendidikan ditujukan untuk pendidikan inklusif.
Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pelatihan guru dalam menangani keberagaman siswa juga sangat penting.
Karena, tambah dia, data World Bank (2023) menyebutkan bahwa 60% guru di negara berkembang belum terlatih dalam metode pembelajaran inklusif.
Diakui Rerie, sejumlah tantangan untuk mewujudkan pendidikan inklusif seperti stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya data akurat terkait anak putus sekolah dan berkebutuhan khusus, masih dihadapi di tanah air.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semua pihak terkait dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa.*