Perguruan tinggi dan sejumlah pihak terkait harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya kebijakan yang pro perempuan di tanah air.
“Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan, keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan di kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/5).
Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik harus secara masif dilakukan.
Para pemangku kepentingan di sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi, harus berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.
Karena, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan.
Sebagai contoh, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan di parlemen, hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9% dari 30% yang ditargetkan.
Selain itu, menurut Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang dilemahkan dan perempuan kerap ditempatkan sebagai pelengkap semata.
Dalam perspektif budaya di Nusantara, jelas dia, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu memuji Sumatera Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang yang mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.
Rerie mengajak perempuan di Sumatera Barat juga ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan peran perempuan sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan publik di tanah air. *