Tantangan dalam merealisasikan program strategis di sektor pendidikan harus dijawab dengan langkah terukur dan segera, demi mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang tangguh di masa depan.
“Sejumlah program di sektor pendidikan yang harus segera direalisasikan membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait. Sehingga diperlukan tahapan-tahapan yang terukur,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/5).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, pekan lalu, mengungkapkan, empat program strategis yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan harus segera direalisasikan adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, insentif bagi guru non-ASN, dan bantuan biaya pendidikan untuk guru melanjutkan studi D4/S1.
Data statistik pendidikan BPS tahun 2024 menunjukkan 49% bangunan SD mengalami kerusakan sedang dan 11% rusak berat, 42% infrastruktur SMP rusak sedang dan 7% rusak berat. Sementara itu, 33% bangunan SMA rusak sedang dan 6% rusak berat, serta 33% SMK rusak sedang dan 3% rusak berat.
Selain itu, dari 20.000 satuan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), 10.000 di antaranya mengalami kerusakan.
Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan program strategis tersebut tidak mudah, sehingga butuh kolaborasi yang baik dari sejumlah kementerian dan lembaga untuk mewujudkannya.
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap program strategis di sektor pendidikan itu dapat benar-benar melahirkan anak bangsa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur warisan para pendahulu bangsa.