Persiapan untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
“Persiapan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dilakukan secara baik dengan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankannya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/3)
Pemerintah memastikan Wajib Belajar 13 tahun merupakan program super prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.
Namun, catatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) belum memiliki akses internet.
Selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. Sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs, 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki PAUD.
Menurut Lestari, sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespon program Wajib Belajar 13 Tahun itu dengan baik melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini itu bisa segera direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.***