JATENG.NASDEM.ID – Para nelayan dari beberapa wilayah di Jawa Tengah yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bergabung dalam Rembuk Nelayan di hunian sementara Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Rabu (7/9) siang.
Beberapa nelayan tradisional yang bergabung dalam kesempatan ini berasal dari Kota Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, hingga Pemalang.
Dengan tema Subsidi BBM Tepat, Nelayan Bangkit Lebih Cepat, para nelayan saling berdiskusi membedah berbagai permasalahan yang diahapi, terutama terkait dengan dampak kenaikan BBM yang baru-baru ini terjadi.
Ketua DPW KNTI Jawa Tengah Slamet Ari Nugroho mengatakan bahwa selama tiga tahun pihaknya telah membantu berbagai problem yang dihadapi oleh nelayan tradisional.
Terkait dengan kenaikan harga BBM, ia menekankan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak nelayan dan pemerintah harus mengatur mekanismenya agar mudah didapatkan langsung oleh nelayan tanpa calo.
“BBM subsidi adalah hak nelayan. Nelayan 70-80 persen melaut dengan BBM, jika BBM tidak bisa didapatkan dengan subsidi maka harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli BBM,” terang Ari dalam sambutannya.
Lewat rembuk nelayan ini, ia berharap para nelayan bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan kemudian mendapatkan solusi langsung dari para pemangku kebijakan di daerah.
“Banyak daerah lain saat menyikapi kenaikan BBM dengan demo, namun kami memilih untuk berembuk. Semoga kita bisa memberikan informasi yang lebih luas untuk masyarakat,” tegas Ari yang juga Ketua Bidang Maritim DPW Jawa Tengah ini.
NasDem Berkomitmen Selesaikan Permasalahan Nelayan
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh nelayan yaitu sulitnya untuk mendapatkan surat rekomendasi yang digunakan untuk mengakses berbagai bantuan pemerintah. Kendala dalam mendapatkan surat rekomendasi ini adalah sulitnya para nelayan untuk memenuhgi prasyarakat.
Selain itu, disampaikan pula terkait masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan yang perlu perhatian dari para pihak terkait.
Menanggapi hal ini, staf khusus MPR RI Lutfy Mutti mengatakan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari rembuk nelayan ini akan disampaikan pada Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
Ia juga menegaskan bahwa PT Pelindo siap memberikan pendampingan pada masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
Sudah Saatnya Nelayan Sejahtera
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Fadholi berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai hasil rekomendasi rembuk nelayan ini.
“Terkait kesejahteraan nelayan, pertama butuh infrastruktur. Soal huntara, jika belum ada kejelasan maka kami akan ikut mengurus dari pusat pada Pemda atau statusnya bagaimana kita akan bersama-sama. Perkim di Tambak Lorok akan kita urus,” tegas Fadholi.
Ia juga siap memfasilitasi nelayan yang masih tinggal di kawasan kumuh dengan bantuan bedah rumah. Selain itu, ia berpesan pada dinas terkait agar program pendidikan dan kesehatan masyarakat nelayan dapat terjamin.
Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah pemecah gelombang yang akan ia sampaikan Ke Kementerian PUPUR.
“Buatkan kartu nelayan yang ditata dengan baik, adanya spbu yang dekat dengan permukiman nelayan, jangan sampai nelayan beli ke SPBU yang jauh. Harus ada SPBU khusus nelayan yang didekatkan dengan TPI,” ia menekankan.
Untuk memfasilitasi hal ini, perlu adanya koperasi nelayan yang mengelola langsung pangkalan BBM agar tak ada pihak nakal yang dapat merugikan nelayan.
“Harus ada pangkalan yang melayani penjualan BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikelola oleh nelayan itu sendiri. Penyaluran BBM bersubsidi ini harus berdampingan dengan polri dan kejaksaan. Subsidi ini hal yang rentan,” pungkasnya.
Dalam diskusi ini juga turut hadir berbagai pihak terkait seperti Ketua Pansus Perlindungan Nelayan DPRD Jateng, Komisi B DPRD Jateng, DKP Jateng, Dinas Perikanan Kota Semarang, DPMPTSP Jateng, KSOP Tanjung Emas, Pol Air Polda Jateng, Lanal Semarang, Perkim Semarang, BBWS Pemali Juana, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak lain.