JATENG.NASDEM.ID – Anggota Komisi V DPR RI Kak Fadholi menegaskan Fraksi NasDem akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi para kepala desa yang menginginkan adanya dana operasional.
Hal itu disampaikan Kak Fadholi dalam audiensi Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Banjarnegara, Senin (31/1). Kak Fadholi menekankan bahwa pilihan paling mungkin ialah mengalokasikan sebagian dana desa (DD) untuk dana operasional kepala desa (Kades).
“Bismillahirahmanirrahim, Fraksi NasDem DPR akan mengawal dan sekaligus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi para kades,” kata Kak Fadholi dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kak Fadholi menjelaskan bahwa pengalokasian sebagian DD untuk dana operasional kades memerlukan payung hukum yang jelas sehingga penggunaan dana desa ini dapat bermanfaat serta bisa dipertanggungjawabkan.
Kak Fadholi yang juga merupakan Ketua Bappilu DPW NasDem Jawa Tengah ini menekankan bahwa paling memungkinkan adalah mengalokasikan sebagian DD untuk dana operasional para kades.
“Tinggal mengatur penggunaannya, sehingga tidak ada tambahan alokasi dana lain. Itu yang paling simple. Maksimal lima persen (alokasi DD untuk operasional Kepala Desa). Tinggal pemerintah Pusat memberikan kajian,” jelasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu menjelaskan, hal itu bisa dilakukan dengan merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Perpres tersebut juga memuat aturan alokasi Dana Desa.
“Dana Desa itu kan ada aturan penggunaannya, seperti pengunaan DD untuk membantu penanggulangan Covid-19.Itu kan bisa dilakukan juga. Maka tentu ini bisa dilakukan,” ia menguraikan.
Kak Fadholi menegaskan bahwa perlu dana operasional untuk menunjang kinerja kepala desa yang padat. Bahkan hampir semua urusan di desa, sambungnya, dilaporkan ke kepala desa. Adanya dana operasional ini diharapkan mampu mendukung kinerja kepala desa agar lebih maksimal.
Sementara itu, Ketua FKPD Kabupaten Banjarnegara Renda Sabita mengatakan aspirasi diterima dengan baik oleh Fraksi NasDem DPR RI.
“Tanggapan Fraksi NasDem baik. Mereka sudah ikut mengawal aspirasi kami. Ini sudah dua atau tiga kali forum-forum kepala desa datang menemui Fraksi NasDem. Besar harapan kami ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, selama ini para kades tidak pernah menerima anggaran untuk dana operasional. Operasional para kades diambil dari kantong pribadi.
“Selama ini belum ada dana operasional kades. Dana operasional sangat diperlukan karena kepala desa sekarang dibebankan menjalankan UU Desa. Kan kita dituntut menjalankan program-program dari pemerintah, khususnya yang dijalankan pemerintah desa,” pungkasnya.