JATENG.NASDEM.ID – Sahabat Difabel (Sadifa) Kabupaten Jepara tahun ini berulang tahun yang keempat. Perayaan hari jadi kelompok pemerhati disabilitas itu diperingati bersamaan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Perayaan ulang tahun yang keempat kali ini diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Jepara dengan diramaikan beragam acara.
Sekretaris Sadifa Jepara Aswin Helmi Arditianto mengatakan sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap masyarakat disabilitas dirasa masih kurang. Terutama dalam hal kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Serta minimnya fasilitas umum yang belum ramah disabilitas.
“Perhatiannya masih kurang terutama lapangan pekerjaan dan fasilitas di tempat-tempat umum,” ujar Aswin di sela-sela kegiatan peringatan ulang tahun keempat Sadifa, Minggu (19/12).
Lebih lanjut Aswin mengatakan, salah satu pihak yang memberikan perhatian baik kepada Sadifa adalah Partai NasDem dan Wakil Ketua MPR RI Kak Lestari Moerdijat. Sampai saat ini sudah banyak program dan bantuan disalurkan anggota DPR RI dari Partai NasDem itu untuk Sadifa Jepara.
“Perhatiannya sangat bagus sekali terutama dari Ibu Lestari Moerdijat sangat membantu untuk teman-teman Sadifa Jepara. Terima kasih Ibu Lestari Moerdijat,” kata Aswin.
Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara Kak Nur Hidayat mengatakan bahwa hak-hak disabilitas harus diberikan oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan. Menurutnya, disabilitas tidak harus diistimewakan atau dikasihani.
“Sahabat-sahabat disabilitas ini berhak diberi ruang dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini sudah ada Perda (peraturan daerah) disabilitas di Kabupaten Jepara, namun masih dirasa kurang,” ujar Kak Nur Hidayat yang kerap mendampingi kegiatan-kegiatan Sadifa.
Sampai saat ini, Kak Nur Hidayat melanjutkan, hak aksesibilitas, pendataan, dan hak hidup bagi disabilitas berat yang hanya bisa terbaring di atas tempat tidur masih kurang disentuh. Data disabilitas di Jepara dirasa masih kurang up to date. Sebab pendataan yang tidak terpadu.
“Sehingga ketika pemerintah mau menganggarkan kebutuhannya juga masih terkendala, apalagi peran dalam hak pekerjaan dan pemerintahan disabilitas masih jauh dari harapan kita semua,” pungkas Kak Nur Hidayat. (NJ05)