JATENG.NASDEM.ID – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kudus mendukung dua raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kudus Kak Muhtamat mengatakan ada enam raperda inisiatif DPRD. Kak Muhtamat menjadi Wakil Ketua Pansus 3 yang membahas Raperda Disabilitas dan Penyakit Nenular.
“Karena belum ada perda induk terkait pemberantasan penyakit, maka dari pihak gubernur meminta untuk menjadi Raperda Penyakit. Untuk yang menular itu masuk tapi diperluas dan mencakup semua penyakit yang ada,” kata Kak Muhtamat dalam penjelasannya, Jumat (10/12).
Menurutnya DKK Kabupaten Kudus memakai UU sebagai landasan, namun menurut Kak Muhtamat, hal ini perlu dilengkapi dengan adanya pergub. “Contohnya saat pandemi, tapi tidak efektif. Artinya butuh perda yang bisa menaungi semuanya. Dalam rapat terakhir setelah fasilitasi kita mengakomodir keinginan provinsi dari gubernur, dan ini bisa menjadi raperda induk,” katanya menegaskan.
Ia berharap, dengan adanya raperda ini, maka pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan membangun sebuah rumah sakit khusus penyakit menular. Mengingat di masa pandemi lalu, pemerintah mengalami kewalahan dalam menangani pasien Covid -19.
“Awalnya kami fokus pada penyakit menular. Terkait dengan penyakit menular ada RS Khusus yang membidangi dengan RS menular agar penanganannya lebih efektif dan memang terkhusus dengan kondisi yang tengah dialami,” ia menekankan.
Pengalaman pandemi Covid-19 terutama yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu, menurutnya, menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyiapkan diri dengan RS untuk penyakit menular.
Sementara itu, dalam hal Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, NasDem berkomitmen untuk terus melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
Harapannya, pemerintah bisa memfasilitasi apa yang sudah tertuang dalam raperda terkait hak-hak disabilitas. Contohnya adalah dengan adanya fungsi bangunan yang ramah disabilitas hingga hal-hal yang lain.
“Semua proses sudah kita lalui dengan baik. Tahapan terakhir kita menunggu fasilitasi gubernur. Sekarang sudah ditetapkan Pak Bupati dalam paripurna kemarin,” pungkasnya.