JATENG.NASDEM.ID – Panen bawang merah serantak oleh para petani di beberapa daerah menyebabkan pasokan yang berlimpah. Hal ini menyebabkan harga bawang merah pada masa panen ini anjlok. Harga bawang yang terjun bebas ini juga dialami para petani bawang di Kabupaten Demak yang menjadi penghasil bawang merah nomor 5 terbesar di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi NasDem Kak Martono. “Banyak petani yang sudah mengeluarkan banyak modal untuk menanam bawang merah, tetapi saat panen harganya jatuh meski produknya bagus. Ini yang perlu dipikirkan,” kata anggota dewan asal Kecamatan Kebonagung, Demak, Senin (15/11).
Mantan Kepala Desa yang masih tekun bertani itu mengatakan kerap mendapat keluhan dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Menurutnya, perlu strategi yang matang dan menyeluruh agar harga beli bawang merah di petani yang saat ini hanya Rp 7.000 hingga Rp 10.000 bisa didongkrak naik.
“Kalau harga jualnya Rp 10.000 dari petani, itu hanya bisa untuk menutup modal petani. Belum bisa memberikan keuntungan. Paling tidak harganya Rp 15 ribu per kilogram dari petani,” ujarnya memberikan kalkulasi harga.
DPRD Kabupaten Demak juga telah berupaya menyerap hasil panen para petani dengan harga pembelian yang wajar menggunakan dana swadaya. Namun begitu, Kak Martono menilai hal ini kurang efektif karena hanya menyerap sebagian kecil saja dari jumlah panen para petani.
“Kalau pemerintah tak ikut campur, sulit untuk mengatasi harga bawang merah yang anjlok ini. Pemerintah harus menampung, membeli, harganya diserahkan agar petani tak rugi,” ia menekankan.
Kak Martono sempat berencana memberikan benih kepada para petani sebagai bentuk aspirasi untuk mengurangi beban petani. Namun, pihaknya mendapat banyak masukan jika nanti bibitnya tak merata kepada petani justru akan menimbulkan kecemburuan.
“Komoditas pertanian berupa bawang merah ini tak hanya bisa diatasi secara lokal karena ini sifatnya nasional,” ia menegaskan.
Menurut Kak Martono, untuk mengatasi kemerosotan harga, pemerintah harus turun tangan. Ini bukan hanya persoalan di Demak saja, tetapi juga di daerah lain.