JATENG.NASDEMID.ID – Fraksi NasDem Hanura menyoroti turunnya pendapatan daerah yang berakibat pada defisitnya APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah agar bekerja secara lebih ekstra dalam mengelola APBD sehingga memberikan efek positif bagi pemulihan ekonomi Kabupaten Wonosobo.
Namun, meski defisit, belanja barang dan jasa justru mengalami kenaikan sebesar Rp 65 miliar lebih. Mengalami kenaikan naik sebesar 13,41 persen. “Untuk itu kami meminta penjelasan terkait kenaikan belanja barang dan jasa tersebut,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem Hanura Kak Muhammad Rafi Maulana pada sidang Paripurna DPRD, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Wonosobo, Senin (27/9).
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditinjau dari aspek pelaksanaan kegiatan dan aspek keuangan, maka realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Agustus 2021 sejumlah Rp 735.069.763.800, atau 37,36 persen dari anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1.967.746.230.449. Berdasarkan data tersebut, mengingat sisa waktu anggaran yang sudah semakin mendekati akhir tahun anggaran, maka pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat serta cermat agar realisasi anggaran dapat terlaksana secara maksimal.
Hasil keputusan terkait anggaran antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan keputusan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak sehingga keputusan tersebut tidak mengalami perubahan dalam implementasinya.
“Berkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD agar lebih dicermati dan diakomodir, karena hal itu merupakan hak konstitusional DPRD yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit masyarakat dan kepentingan masyarakat,” kata Kak Rafi yang juga sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo.
Terkait program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Maka harus efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dan tepat sasaran karena sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur merupakan urusan wajib dan prioritas. Apalagi sektor pertanian merupakan tulang punggung pembangunan masyarakat Kabupaten Wonosobo.
“Untuk itu Fraksi Partai NasDem merekomendasikan agar Pemerintah daerah bukan saja mengutamakan penganggaran berbasis kinerja yang mengedepankan output/capaian tapi juga urgensitas/pemenuhan kebutuhan publik yang paling mendesak,” katanya.
Diharapkan SKPD dapat melaksanakan pengunaan anggaran dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan efisiensi dalam pemamfaatannya dalam sisa anggaran yang tinggal 3 bulan. (NJ25)