JATENG.NASDEM.ID – Pemerintah masih memperpanjang PPKM di pulau Jawa dan Bali dengan beberapa pembatasan masyarakat sesuai kondisi daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pembatasan ini tentu menimbulkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat.
Salah satu dampak yang hingga saat ini dirasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat. Melihat hal ini, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan, seperti uang tunai dengan tujuan menunjang kehidupan masyarakat sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menluncurkan Kartu Prakerja, Bantuan Sosial, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Tunai, bantuan pada para pekerja pemegang BPJS, serta bantuan pada pelaku UMKM seperti Banpres BPUM.
Menurut Ketua Dewan Pakar NasDem Jateng Donny Yoesgiantoro, di luar berbagai bantuan itu, penetrasi pemerintah perlu terus dilakukan untuk mendorong kesukarelawanan masyarakat.
“Kuncinya penetrasi pemerintah dalam membentuk kesukarelawanan masyarakat. Jika pemerintah ‘gemati’, maka rakyat akan secara sukarela ‘manut’ dengan pemerintah,” katanya, Rabu (1/9).
Kak Donny tidak memungkiri lesunya ekonomi. Namun, kondisi itu juga terjadi di belahan dunia manapun. Imbas pandemi membuat banyak negara mengalami kesulitan ekonomi yang sama. Namun menurutnya, Indonesia punya sebuah kekuatan yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan bersama.
“Dari dulu kita, orang Indonesia dikenal ramah tamah, tapi di dunia digital kita dikenal dengan ujaran kebencian cacian. Ini ada apa dengan bangsa kita? Kita melimpah sumber kekayaan alam yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan Negara, dimana pemerintah sebagai pelaksananya yang mendapat mandat dari rakyat,” tegasnya.
Pemerintah, saat ini perlu melalukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan PPKM dan segala dampaknya secara menyeluruh, misal dengan analisis SWOT (stregth, weakness, opportunity, and threat).
“Saat ini harus dilihat secara keseluruhan, kekuatan dan kelemahan (internal), kesempatan dan ancaman (eksternal). Faktor internal tadi harus dipahami, sehingga faktor eksternal tidak jadi kendala,” katanya menjelaskan.
Ia mencontohkan jika pemerintah tidak memanfaatkan kekuatan UMKM, kolaborasi pengusaha menengah dan korporasi besar, baik BUMN maupun BUMS, maka akan muncul ancaman dari luar.
Kebijakan PPKM ini, katanya, memiliki dampak pada ekonomi masyarakat. Dampak Kebijakan atau konsekuensi alternatif kebijakan yang dipilih Pemerintah, harus selalu dimonitor dan dievaluasi.