JATENG.NASDEM.ID – PPKM Level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah hingga 2 Augustus 2021 mendatang. Awalnya pemerintah menetapkan perpanjangan PPKM ini berakhir pada Minggu 25 Juli kemarin. Tak hanya di Jawa dan Bali, PPKM Level 4 ini juga berlaku merata di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil keputusan perpanjangan PPKM ini. Namun yang pasti, Presiden Jokowo menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM hingga 25 Juli 2021 kemarin menunjukkan tren pengendalian pandemi yang positif. Laju penambahan kasus, BOR, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan di provinsi di Jawa.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pakar NasDem Jateng Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa pemerintah harus menetapkan kebijakan yang terukur. “Dalam ranah kebijakan harus terukur dari awal. Dari awal harus ada siapa manajer kebijakan sering disebut Policy Manager. Policy Manager harus sebagai koordinator lintas sektor,” ungkap lelaki yang akrab disapa Kak Donny ini.
Kak Donny berpendapat agar pelaksanaan PPKM ini efektif, perlu adanya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Konsekuensi PPKM ini harus dipikirkan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Terukur-terencana-Perencana-Formulator dan Implementator harus diisi oleh orang-orang pilihan dan terbaik, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sinkron. Solusi harus dipikirkan dengan konsekuensinya“ tegasnya.
Dalam konteks partai politik, Kak Donny mendorong agar NasDem turut terlibat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM oleh pemerintah ini.
“Tugas parpol, harus aktif untuk mengawal pemerintah. PPKM perpanjangan ini evaluasi harus dilakukan secara transparan, supaya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah meningkat. Apabila kepercayaan masyarakat sudah sangat baik, apapun regulasi relatif tidak akan mengalami hambatan yang signifikan. Parpol harus bisa menjelaskan dan membantu Pemerintah menjelaskan secara gamblang apakah tujuan PPKM berhasil atau tidak,” ungkap kak Donny.
“NasDem di Jateng bikin satu usulan advokasi kebijakan pemerintah dengan data pendukung yang riil. Metodenya harus jelas. Saya menyarankan supaya Ketua DPW, menginisiai usulan sebagai tanggung jawab terhadap “vote” dan kepercayaan yang diberikan kepada Nasdem. Solusi ini harus diproyeksikan dan dikalkulasi dengan baik,”tambahnya.
Melihat pro kontra yang terlihat di masyarakat, bahkan beberapa golongan terutama para pelaku UMKM yang paling terdampak dari pelaksanaan PPKM ini, Kak Donny turut memberikan masukan ke pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi yang baik kepada masyarakat.
Disamping itu, konsekuensi dari adanya pelaksanaan PPKM ini harus ditanggung pula oleh pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi dan swab, misalnya. Kini masyarakat dituntut untuk melakukan keduanya namun ada harga yang harus dibayarkan.
Untuk vaksinasi gratis, masyarakat bahkan harus menunggu giliran dan berbagai persyaratan yang memberatkan seperti surat keterangan atau surat domisili. Sedangkan swab test hingga kini juga masih berbayar. Melihat hal ini, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi menyeluruh jika ingin pengendalian Covid-19 berhasil.
Pada akhirnya, Kak Donny berpendapat bahwa perpanjangan PPKM ini harus memiliki konsep yang jelas dan diikuti oleh semua lembaga pemerintahan tanpa terkecuali. “Pemerintah pusat harus punya konsep yang jelas yang harus disosialisasikan dengan baik. Jangan jalan sendiri-sendiri. Di level strategis, pemimpin harus berpikir di level strategis bukan di level operasional,” katanya menegaskan.