JATENG.NASDEM.ID – Presiden Joko Widodo telah memperanjang PPKM darurat dengan nama PPKM level 3 dan level 4 hingga 25 Juli mendatang. Dalam pernyataanya, presiden memaparkan aturan bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil yang diizinkan untuk buka hingga pukul 21.00 dengan teknis diatur oleh pemda setempat.
Pemerintah, kata Presiden Jokowi, juga akan memberikan bantuan pada pelaku usaha kecil sebesar Rp 1,2 juta. “Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk 1 juta usaha mikro dan saya sudah memerintahkan kepada menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” kata Jokowi, Selasa kemarin.
Menurut Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah DPW NasDem Jawa Tengah Harry Suswanto, kebijakan pemerintah yang masih memberlakukan PPKM dinilai sebagai keputusan yang tepat. Sebagai keputusan tepat karena perpanjangan PPKM yang terlalu lama akan mendapat penolakan masyarakat luas.
“Ini adalah pilihan yang dilematis. Di satu sisi PPKM punya efek positif terhadap penurunan penyebaran Covid-19. Namun di datu sisi perekonimian praktis berhenti. Ini adalah pilihan yang harus dipilih oleh pemerintah,” katanya saat dihubung jateng.nasdem.id, Rabu (21/7).
Terkait bantuan untuk UMKM, Kak Harry berharap agar bantuan pemerintah yang sudah dianggarkan sebesar Rp 55,21 triliun dapat disalurkan dengan adil dan selektif tanpa adanya kebocoran.
“Kondisi pemerintah juga sangat riskan, tapi yang penting bantuan ini bisa tepat sasaran dan jangan sampai bocor. Mungkin UMKM yang fokus bahan pokok itu yang diutamakan jika memang uangnya terbatas. Mudah-mudahan dalam penjaringan memang selektif bukan karena kroni, jadi bisa fair,” saran Kak Harry.
Kak Harry menyadari kondisi keuangan pemerintah tengah terbatas. Sehingga evaluasi penyaluran bantuan usaha ini perlu dilakukan agar bisa dialaksanakan secara efektif. Kebijakan untuk para pedagang oleh pemerintah, kata Kak Hary, patut diapresiasi mengingat ekonomi di tingkat bawah juga harus mengeliat.
Untuk itu, waktu 5 hari selama perpanjangan PPKM ini menurut kak Harry harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menekan kasus Covid-19 tanpa mengesampingkan hajat hidup untuk masyarakat. “Mudah-mudahan penurunan semakin drastis. Kalau tidak pakai PPKM maka dampaknya tinggi. Saya kira waktu yang hanya 5 hari ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penindakan oleh para aparat kepada para pedagang sebaiknya bisa dilakukan secara humanis dan menghindari kekerasan. “Kekerasan harus dihindari, penindakan juga harus harus humanis. Denda besar harus dihindari!,” katanya.
Pada akhirnya, Kak Harry berharap agar keputusan pemerintah ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah itu dinilai sebagai win win solution bagi pemerintah maupun masyarakat.