JATENG.NASDEM.ID – Pelaksanaan PPKM Darurat akan berakhir pada Selasa (20/7) esok. Hingga kini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM darurat yang diberlakukan di Jawa-Bali ini. Keputusan perpanjangan PPKM kemungkinan akan diumumkan pada esok hari.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PPKM ini, meski begitu, ia meminta banyak pihak untuk bahu membahu menyukseskan PPKM ini.
Selama pelaksanaan PPKM darurat ini, masyarakat telah mengalami berbagai dampak, terutama untuk masyarakat kecil dengan kondisi ekonomi rentan. Tak heran, kebijakan selama PPKM darurat ini menjadi sorotan banyak pihak tak terkecuali para Ketua DPD NasDem di Jawa Tengah.
Senada dengan Luhut, Ketua DPD NasDem Semarang Suryanto mendukung apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Menurutnya jika PPKM serius untuk diperpanjang, maka perlu memberikan pemahaman ke masyarakat karena hal ini bukan hanya keputusan pemerintah semata.
“Kayaknya PPKM belum punya dampak yang signifikan, mestinya NasDem mendukung jika diperpanjang. Kalau memang belum signifikan untuk menekan, kita selalu mendukung program pemerintah. Kita sangat mendukung,” katanya, Senin (19/7).
Sementara itu, Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Cilacap Cahyo Sasongko enggan memberikan koreksi ke pemerintah terhadap pelaksanaan PPKM. Hal tersebut karena ia tengah fokus untuk mengawal berbagai agenda NasDem Culacap dalam penyaluran bantuan maupun penyemprotan disinfektan.
“Koreksi nggak ada, paling anjuran pada masyarakat, ini adalah kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Melihat kelangkaan ambulans, NasDem punya inisiatif untuk menggunakan mobil operasional untuk membantu,” katanya via telepon.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua DPD NasDem Kabupaten Jepara Pratikno. Menurutnya sosialisasai yang kurang massif menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Beberapa pabrik beroperasi tanpa menerapkan anjuran dalam PPKM, apotek malah ditutup, dan pasar dan toko sembako yang harusnya buka dengan beberapa pengetatan.
Hal ini menurut Kak pratikno menjadi masalah serius dan rawan untuk diplintir oleh pihak-pihak yang kurang suka dengan pemerintah. Untuk itu, jika memang pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat, perlu adanya pertimbangan yang serius.
“Kalau bisa jangan diperpanjang menurut kami, kalau tidak ada pertimbangan yang bagus justru akan menimbulkan pergolakan di bawah. Pemerintah harus mempertimbangkan secara serius karena di bawah banyak yang meminta ke kami untuk mencukupi kebutuhan,” ujar kak Pratikno.
Menurutnya, rencana perpanjangan PPKM ini harus diikuti dengan pertimbangan yang matang den keseriusan pemerintah dalam hal ketegasan agar tak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. “Sebetulnya bagus untuk menekan angka penyebaran Covid, namun jika tak didukung banyak pihak, ya repot juga. Makanya harus menjadi pertimbangan pusat karena banyak gerakan penolakan,” katanya menegaskan.
Jadi apa keputusan pemerintah terhadap pelaksanaan PPKM darurat ini? Selesai atau akan diperpanjang? Mari kita tunggu keputusannya.