JATENG.NASDEM.ID – Wacana PPKM Darurat akan diperpanjang selama 6 pekan mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Senada, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perpanjangan mungkin saja dilakukan jika kondisi penularan Covid-19 belum terkendali.
Menurut Wiku, kebijakan PPKM terus dievaluasi oleh pemerintah. Jika memang harus diperpanjang, katanya, tak lain adalah demi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas.
Ketua DPW NasDem Jawa Tengah Setyo Maharso menanggapi wacana itu dengan harapan agar pemerintah memikirkan skenario terbaik jika memang PPKM Darurat akan diperpanjang.
“Tentu pemerintah sudah memikirkan dengan benar apa yang akan dilakukan. Cuma mungkin harus dipikirkan untuk masyarakat yang kebetulan tidak punya akses untuk bantuan dari pemerintah. Kan ini harus berimbang,” katanya, Rabu (14/7).
Menurut Maharso, bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 masih sangat terbatas. Bahkan bantuan seperti subsidi listrik kini sudah tak bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan merumuskan kembali terkait bantuan sosial sebagai salah satu tanggung jawab Negara di masa krisis.
“Dunia usaha juga harus diperhatikan jangan sampai tumbang agar ekonomi tak ikut tumbang,” ia menekankan.
Kak Maharso mengatakan bahwa perpanjangan PPKM ini keputusan yang berat bagi pemerintah, walaupun masih dalam tahap wacana. Menurutnya, jika memang PPKM resmi diperpanjang, pemerintah juga perlu menyosialisasikan kebijakan tersebut sejak awal.
“Kalau ada rumor itu harusnya pemerintah mengambil keputusan. Masyarakat yang tidak punya akses untuk bantuan sosial harus dipikirkan,” katanya menegaskan.
Sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah, Kak Maharso mengimbau agar para pengurus serta naggota NasDem tetap menjaga kesehatan dan jadi garda terdepan dalam menyosialisasikan pentingnya 5M ke masyarakat.
Kemampuan testing Covid-19 yang dinilai masih lamban ikut mendorong perpanjangan pelaksanaan PPKM Darurat. Testing tersebut mencakup batas minimal harian menurut standar badan kesehatan dunia di bawah PBB (WHO) maupun tes telusur terhadap riwayat kontak erat.