DPP Partai NasDem membahas RUU Pemilihan Umum dan Reformasi Partai Politik di Indonesia bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unversitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
Diskusi politik tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai NasDem, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2), ketika DPP NasDem menerima kunjungan PUSaKO. Kunjungan tersebut bertujuan menyinkronkan perbaikan-perbaikan dan menguatkan posisi partai politik.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan, negara memiliki peran memperkuat partai politik tetapi tidak dalam hal bantuan pengadaan dana langsung.
“Kita tidak perlu alokasi dana negara, karena partai itu instrumen publik dalam memperjuangkan isu-isu. Biar negara mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain,” ujar Legislator NasDem itu.
Willy menjelaskan, ada dua hal kenapa partai politik di Indonesia tidak membutuhkan bantuan negara. Pertama, pola Amerika dan Jerman itu tidak bisa menjadi tolak ukur karena partainya sedikit, tidak seperti di Indonesia yang memiliki banyak partai politik.
“Kedua, jantung dari demokrasi liberal adalah pertarungan kapital,” tambahnya.
Menurutnya, kesalahan bukan terletak pada partai politiknya, melainkan dari semesta demokrasinya. Semesta demokrasi itu seperti undang-undang, aturan pemilu dan lainnya. (PartaiNasDem.id)
