Gubernur nonaktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu anggota Merapi Trans Community di Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (18/4). Pertemuan membahas persoalan tambang rakyat di daerah tersebut.
Koordinator Merapi Trans Community Nida Nur Afandi mengatakan, persoalan yang dikeluhkan meliputi alokasi lahan tambang rakyat dan pajak pengangkutan hasil tambang. Pihaknya sudah lama mencoba mengurus dua hal itu namun selalu diombang-ambingkan oleh pemerintah kabupaten.
Baca Juga : Mengenal Lebih Dekat Workshop Decoupage
Untuk tambang rakyat, pihaknya menginginkan batasan area yang jelas. Terutama batasan area yang boleh ditambang dengan alat berat dan alat manual. Kondisi penambang rakyat, menurut Nida, saat ini sangat sulit. Penambang harus naik ke lokasi yang tinggi sehingga sering terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa.
“Alhamdulillah tadi pak Ganjar di depan kami langsung telepon kepala dinas ESDM dan besok Jumat kami ditemukan dengan pak Teguh untuk diberi solusi,” kata dia.
Sedangkan soal pajak, para awak truk resah karena wacana kenaikan pajak hasil tambang hingga 700 persen.
“Dari Rp 18.000 naik 700 persen jadi Rp 150.000 kemarin kita langsung demo dan alhamdulillah sampai saat ini belum jadi naik, kami sih naik monggo, tapi jangan segitu yang penting kita bisa membayar karena nanti jatuhnya ke konsumen,” katanya.
Baca Juga : Bahasa PKPU Bikin Takut Masyarakat dan Calon Pemilih
Ganjar mengatakan, pajak truk sebenarnya ditentukan daerah masing-masing termasuk Pemkab Magelang. Pemprov tidak pernah menentukan jumlah nominal pajak retribusi.
Ia sudah meminta pada Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono untuk menurunkan tim ke Srumbung. Yang utama adalah mengatur tambang rakyat yang aman bagi lingkungan dan keselamatan jiwa penambangnya.
“Pajak, nanti saya datangkan dinasnya. Pemprov tidak menentukan tarif, pemkab yang mengusulkan kami cuma nggedok. Aturan bisa revisi, yang penting hitung-hitungan secara terbuka,” kata Ganjar.
Pada intinya, dalam pengaturan tambang, menurut Ganjar, adalah menjamin keselamatan para pelaku, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi jalan agar tidak mudah rusak oleh truk yang over tonase.
SUMBER: https://www.merdeka.com/politik/bertemu-penambang-rakyat-ganjar-dicurhati-soal-area-tambang-dan-pajak.html