JATENG.NASDEM.ID — Perkuat semangat kolektif untuk menata pendidikan nasional agar mampu melahirkan anak bangsa yang kompeten, berpikir kritis, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Saat ini, kita seperti berada pada persimpangan, ketika filosofi pendidikan nasional belum tuntas diterjemahkan dalam kurikulum pembelajaran, kita menghadapi berbagai tantangan zaman yang menuntut transformasi sejumlah sistem yang ada,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Dilema Pendidikan Masa Depan dan Masa Lalu: Ke Mana Arah Pendidikan Indonesia? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/5).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Mukhamad Najib, S.T.P., M.M. (Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek RI), Prof. Melani Budianta, M.A., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia), dan Prof. Dr. Martadi, M.Sn (Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni UNESA – Sekretaris Eksekutif Forum Rektor Indonesia) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Indra Charismiadji (Pakar Pendidikan) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, sistem pendidikan nasional tidak bisa diterapkan dengan didasari logika pasar semata.
Lebih dari itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sistem pendidikan nasional harus diterapkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan konstitusi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar semua pihak terkait mampu menerapkan sistem pendidikan dalam kerangka yang tepat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, perubahan tuntutan zaman saat ini, tidak semata membutuhkan sistem pendidikan yang mengedepankan sisi akademis dan kompetensi semata.
Tetapi, tegas Rerie, juga sistem pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki karakter, dan memahami nilai-nilai budaya serta kebangsaan yang kuat.
Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek RI Mukhamad Najib mengungkapkan, salah satu tujuan penerapan sistem pendidikan nasional saat ini adalah untuk memenuhi terwujudnya visi Indonesia 2045. Yaitu, tambah Najib, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, ungkap Najib, jumlah perguruan tinggi di Indonesia tercatat 4.416 dengan menghasilkan 1,7 juta lulusan setiap tahun.
Dilihat dari jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menurut Najib, upaya mewujudkan visi Indonesia 2045 cukup serius.
Namun, sangat disayangkan, ujar dia, perguruan tinggi yang ada saat ini sebagian besar belum memiliki kualitas yang memadai.
Najib mengakui, perguruan tinggi di Indonesia masih sebagai teaching university, belum sepenuhnya menjadi riset university.
“Butuh upaya yang masif untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi nasional agar mampu mengantisipasi tantangan zaman,” ujar Najib.
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Melani Budianta berpendapat, pihaknya tidak ingin ada reduksi pendidikan hanya demi pasar dan industri.
Menurut Melani, pendidikan saat ini harus mampu melahirkan anak bangsa yang mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.
Saat ini, ujar Melani, sedang terjadi transformasi multidimensi di berbagai sektor seperti antara lain pada lingkungan hidup, migrasi urban, transformasi digital, dan krisis kohesi sosial.
“Masyarakat kita saat ini rentan terhadap berbagai dampak transformasi multidimensi itu,” ujar Melani.
Menurut Melani, sistem pendidikan saat ini kehilangan roh dalam membangun ingatan kolektif dan warisan budaya kepada peserta didik yang sangat penting dalam membangun karakter mereka.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni UNESA, Martadi berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat direduksi hanya untuk menyediakan SDM bagi industri dan pasar kerja.
Namun, tegas Martadi, lebih dari itu, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih luas.
Martadi mengingatkan, pentingnya megatren pada 20 tahun mendatang yang akan mengubah paradigma sistem pendidikan global.
Menurut Martadi, resiliensi di era saat ini sangat penting. “Kesadaran akan kondisi tersebut menjadi fondasi yang penting untuk membaca kompleksitas itu,” ujarnya.
Tantangan pendidikan di masa datang, jelas Martadi, adalah dunia yang terintegrasi, konvergensi sains dan teknologi, laju inovasi dan teknologi semakin cepat.
“Tugas negara menjaga keseimbangan dialektika antara pendidikan masyarakat secara akademik dan masyarakat religius, serta tradisi budaya Indonesia,” pungkas Martadi.
Pakar Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat, langkah penutupan program studi sesuai permintaan pasar kurang bijak.
Karena, menurut Indra, sejatinya sebelum pandemi Covid-19, setiap tahun ada 2,6 juta pencari kerja.
Sementara itu, jelas dia, Indonesia hanya mampu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja setiap tahun. Jadi, tegas Indra, setiap tahun ada 800 ribu pengangguran karena supply dan demand yang tidak sesuai.
“Kalau kondisi ini hanya dibebankan kepada Kemendiktisaintek semata, tidak akan selesai dan hanya membuat kegaduhan,” tegas Indra.
Wartawan senior Saur Hutabarat menilai, di tengah rumitnya persoalan pada sektor pendidikan nasional, bila peran 54,5% kontribusi guru terhadap pendidikan tidak segera diperbaiki, semua yang dilakukan saat ini omong kosong belaka.
Saur mengusulkan, kenaikan gaji guru menjadi tiga kali UMR di daerahnya. Sehingga, tambah dia, perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kontribusi guru, dapat direalisasikan.
Setelah itu, jelas dia, menerapkan aturan. Semisal, bila daya beli guru sudah dinaikkan tiga kali UMR, maka 10% untuk membeli buku dan 10% untuk mengikuti perkembangan teknologi,
“Guru yang tidak siap dengan dirinya tidak akan dapat mempersiapkan murid menjadi dirinya,” pungkas Saur.*