JATENG.NASDEM.ID — Era digitalisasi saat ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan sistem perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, dalam upaya meningkatkan peran dalam proses pembangunan.
“Revolusi digital saat ini sejatinya membuka peluang ekonomi besar bagi perempuan Indonesia, namun di saat bersamaan ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dihadapi perempuan terus meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4).
Data Kementerian Komunitas dan Digital (Kemenkomdigi) 2025 menunjukkan 64,5% atau 37 juta pelaku UMKM adalah perempuan.
Namun di sisi lain, tambah Lestari, Komnas Perempuan mencatat 8.543 pengaduan kasus KBGO sepanjang 2025, angka itu meningkat 35% dari tahun sebelumnya.
Dalam upaya mengedepankan peran aktif perempuan dalam proses pembangunan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, merealisasikan peningkatan partisipasi perempuan di sektor UMKM dengan memanfaatkan perkembangan digital yang ada, merupakan langkah yang strategis.
Namun, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya intensif meningkatkan literasi dan penerapan sistem perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak di ruang digital.
Rerie berpendapat bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman dan produktif bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, harus segera dilakukan.
“Kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan lingkungan yang aman, serta meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam proses pembangunan,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Karena, tegas Rerie, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan merupakan bagian dari upaya melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.*