Banjarnegara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara menerima penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Kamis, 11 Juli 2025.
Penyerahan rancangan KUA-PPAS tersebut dilakukan oleh pihak eksekutif kepada legislatif sebagai langkah awal dalam penyusunan APBD 2026. Dokumen KUA-PPAS ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan APBD (RAPBD) yang lebih rinci.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Banjarnegara ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Wakil Bupati Banjarnegara. Bupati Banjarnegara sendiri berhalangan hadir dan diwakili oleh Wakil Bupati.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang juga Kader Perempuan NasDem, Udani Puji Lestari, menyampaikan bahwa keterlibatan DPRD dalam agenda kali ini bersifat seremonial dalam bentuk kehadiran dalam rapat paripurna.
“Kami sebagai anggota DPRD mengikuti rapat paripurna dan menyaksikan penyerahan rancangan KUA dan PPAS. Sesuai tata tertib, minimal 70% anggota DPRD harus hadir untuk memenuhi kuorum,” ujarnya saat memberikan keterangan pers, Jum’at (11/7/2025).
Terkait harapannya terhadap realisasi anggaran tahun 2026, Udani berharap agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat
“Harapan besar kami, anggaran yang nantinya dialokasikan kepada OPD-OPD dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Banjarnegara,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan antara penggunaan anggaran dan visi-misi kepala daerah
“Kami ingin keberpihakan anggaran terlihat nyata, sehingga tujuan Banjarnegara yang maju dan sejahtera sebagaimana visi Bupati, bisa benar-benar terwujud.”
Penyerahan rancangan KUA-PPAS ini menjadi tahap penting dalam proses penganggaran daerah, yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dalam tahapan pembahasan RAPBD mendatang.