Catatan di Balik Pileg

23 April 2022

Oleh: Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Semarang Much Taufiqillah Al Mufti

Diakui atau tidak pengelolaan anggaran suatu negara, merupakan potret bagaimana negara mengurus warganya. Alokasi dana mencerminkan arah ke mana suatu negara dan daerah akan dibawa. Dan cermin bagaiman politik anggaran berjalan. Dalam hal ini DPR atau DPRD memiliki tanggung jawab mengawal proses anggaran. DPR dan DPRD yang kritis dan kredibel kunci untuk mengawal anggaran.

Peran politik anggaran ini penting dilakukan oleh Parpol sebagai lokomotif perjuangan para legislator. Bilamana dalam penyusunan APBN dan APBD para legislator abai, maka yang terjadi proses pelaksanaan kebijakan publik sudah carut-marut sejak proses perencanaan. Dan Parpol juga tidak boleh membelenggu kadernya yang menyuarakan kritik. Konfrontasi sesama kader dalam persidangan dapat diselesaikan dalam forum fraksi.

Parpol harus menyerap suara kadernya yang duduk di parlemen. Parpol harus menjadi rumah aspirasi dan pergerakan bagi para pengurus, kader, dan simpatisan. Apalagi para anggota dewan terpilih dalam sistem Pileg proporsional terbuka. Artinya mereka dipilih langsung oleh rakyat, tanpa keputusan akhir atau sidang pleno dari Parpol. Para anggota dewan bertanggung jawab langsung terhadap konstituen.

Apalagi selama Pileg, para anggota dewan telah berjuang habis-habisan, tidak sedikit ongkos politik yang telah ia gelontorkan untuk mendulang suara. Tidak banyak dana yang digelontorkan Parpol untuk mendukung para punggawanya bertarung di Dapil. Jika seorang caleg ingin menang, maka harus menyiapkan dan mengeluarkan dana lebih. Dana itu untuk menyediakan alat peraga, menggaji tim, saksi TPS, hingga amplop serangan fajar.

Inilah realita pahit dan dinamika paradoks di negara berkembang dan dalam sistem transisi demokrasi. Money politic sudah jadi standar baku untuk meraih dukungan suara. Suara rakyat sudah menjadi komoditas, di mana sebagian besar rakyat mengamini dan menerima sumbangsih itu. Pada Pemilu 2014, Burhanuddin Muhtadi dalam penelitiannya menemukan ada 33% pemilih terlibat jual-beli suara. Sementara pada Pemilu 2019 terdapat kisaran 19,4%-33% jual-beli suara.

Bahkan menurut Burhan, praktik jual-beli suara sudah terjadi sejak Pemilu 1955. Saat itu Partai Nasional Indonesia (PNI) membagi-bagikan uang kepada tokoh lokal untuk mendulang suara. Sementara pada masa rezim Orde Baru, praktik jual-beli suara hampir tidak ada, sebab kala itu Golkar yang selalu dimenangkan. Dan ketika pada Pemilu 1999 tidak ada praktik jual-beli suara, sebab yang bertarung antarpartai bukan antarkandidat. Barulah pada Pemilu 2009 marak kembali praktik politik uang, di mana sistem Pemilu diubah jadi proporsional terbuka.

Artinya, politik uang menjadi tak terhindarkan. Singkatan NPWP alias Nomor Piro, Wani Piro sudah jadi semacam kode rahasia ketika melakukan deal politik. Pun ada istilah Golput yang diplesetkan menjadi golongan penerima uang tunai. Hal semacam ini menjadi tantangan sekaligus masalah di alam demokrasi kita – lebih khusus dalam kepemiluan. Banyak koreksi dalam berbagai hal, terutama dalam aspek dana kampanye.

Sayang, mengandalkan uang saja tidak cukup menjamin seorang caleg menang. Seorang caleg harus memastikan pemberiannya atau operasi politik uangnya tidak mistargeting atau salah target. Problem tim sukses atau agency loss. Teori agensi ini memiliki asumsi setiap individu memiliki kepentingan sendiri. Caleg memiliki kepentingan suaranya banyak atau menthes. Di lain pihak tim sukses memiliki kepentingan supaya mendapat kucuran dana lebih. Tak jarang tim sukses sampai melakukan rent-seeking alias pemburu rente.

Setidaknya ada tiga problem agensi ini. Pertama, broker yang merangkap jadi tim sukses beberapa caleg. Biasanya mereka mengaku mendukung caleg tingkat daerah yang berbeda, misal caleg A DPRD kota/kabupaten, caleg B DPRD provinsi, dan caleg C DPR-RI. Namun, ada juga yang mendukung caleg di tingkat pemilihan yang sama, bahkan mungkin di Dapil yang sama.

Kedua, struktur tim sukses yang terlalu bertingkat menyebabkan distribusi dana dan logistik menjadi tidak efektif. Misal, ada seorang caleg DPRD provinsi, ia memiliki tim sukses utama yang mengoordinir semua tim, di antaranya: tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sampai tingkat TPS. Hal ini tidak menutup kemungkinan praktik sunat anggaran di setiap jenjang tim.

Ketiga, klaim sepihak oleh caleg. Rata-rata seorang caleg akan membuat daftar pemilihnya yang diisitilahkan by name by address. Tak sedikit caleg yang terlalu cepat jumawa dengan sodoran daftar pemilih yang disetor oleh tim sukses. Padahal menurut penelitian Buhanuddin Muhtadi, di antara broker 22% data asal comot by name by address tanpa menanyakan kesediaan untuk memilih. Hal ini kemudian terjadi gap. Para caleg biasanya sudah mengalkulasi suara asli dan margin error dari daftar pemilih.

Sungguh, sekalipun praktik politik uang sudah kotor, namun tidak lantas semudah membeli barang di pasar loak. Butuh strategi, taktik, dan manajemen yang terukur, supaya ongkos politik yang digelontorkan tidak membengkak dan mubazir. Para caleg harus jeli dalam memilah dan memilih tim sukses yang mengawal suara di lapangan.